Selain Kasus Emirsyah Satar, KPK Diharap Bongkar Skandal Korupsi BUMN

Kompas.com - 20/01/2017, 13:30 WIB
Ketua Komisi VI DPR-RI Teguh Juwarno usai rapat pembahasan PMN 2016, Jakarta, Kamis (23/6/2016). Komisi VI DPR-RI menyetujui PMN untuk 20 BUMN dan menolak usulan PMN untuk 3 BUMN. Estu Suryowati/Kompas.comKetua Komisi VI DPR-RI Teguh Juwarno usai rapat pembahasan PMN 2016, Jakarta, Kamis (23/6/2016). Komisi VI DPR-RI menyetujui PMN untuk 20 BUMN dan menolak usulan PMN untuk 3 BUMN.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengapresiasi kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap dugaan suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce PLC untuk pesawat Airbus SAS milik Garuda.

Kasus tersebut diduga melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh.

Teguh berharap kasus ini dapat membongkar skandal korupsi di sektor Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).

"Kami sangat mendorong KPK untuk terus bergerak menelisik dugaan korupsi di BUMN-BUMN yang merugi. Khususnya di BUMN yang di industrinya, ternyata perusahaan swasta bisa untung. Jadi ada benchmark yang jelas," kata Teguh melalui pesan singkat, Jumat (20/1/2017).

Kasus ini, kata dia, sekaligus menjawab pertanyaan di bidang penerbangan yang selama ini dipertanyakan, perihal perusahaan penerbangan lain yang untung, sementara Garuda tidak.

"Karena ternyata pada perusahaan pelat merah/BUMN tersebut yang untung alias kenyang, eksekutifnya. Sementara BUMN-nya merana," tuturnya.

Ia berharap, kejadian ini tak berimbas pada kinerja Garuda Indonesia sebagai korporasi.

Manajemen PT Garuda yang ada saat ini harus bisa bekerja secara profesional dan membuktikan bahwa kinerja mereka tak akan terganggu dengan adanya kasus ini.

"Dan mampu membuktikan bahwa Garuda sebagai flight carrier kebanggan kita, harus mampu terbang tinggi dengan efisien dan menguntungkan," ucap politisi Partai Amanat Nasional itu.

Emir diduga menerima suap terkait pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik Garuda Indonesia. Nilai suap itu lebih dari Rp 20 miliar.

Dalam perkara ini, Emirsyah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X