Pembubaran Lembaga Non-struktural dan Dampaknya...

Pada dasarnya, kata dia, lembaga non-struktural ini memang bersifat ad hoc atau sementara, sesuai kebutuhan pemerintah.

Namun, Yogy menilai, dampak kebijakan ini tidak akan berpengaruh besar pada inefisiensi APBN seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Sebab, jumlah pegawai di lembaga-lembaga tersebut tidak signifikan.

Itu pun, yang berstatus aparatur sipil negara, tetap akan dialihkan pada kementerian atau lembaga terkait sehingga akan tetap membebani APBN.

"Itu kan kecil. Tidak efisien. Malah banyak lembaga yang superpower yang menurut saya masih belum efisien," ucap Yogy.

Untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran, Yogy menyarankan agar pemerintah tidak hanya berhenti di lembaga non-struktural. Ia menilai pemerintah juga perlu melakukan kajian terhadap lembaga atau kementerian struktural.

Lembaga atau kementerian struktural juga bisa saja dibubarkan apabila dipandang tidak efektif dalam melaksanakan tugasnya.

Idealnya, lanjut Yogy, satu bidang hanya dikerjakan oleh empat kementerian atau lembaga yang mempunyai fungsi berbeda, yakni fungsi regulasi, eksekusi, kajian, dan pengawasan.

"Jangan banyak-banyaklah. Ini kan terkait anggaran. Oke kalau output-nya untuk pembangunan. Tapi rata-rata di kita itu output-nya untuk sendiri. Untuk belanja pegawai, gedung, maintenance, belum mobil pejabatnya dan sebagainya," ucap Yogy.