Kompas.com - 20/01/2017, 08:40 WIB
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin ratas di Istana, Jakarta, Rabu (17/1/2017). IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin ratas di Istana, Jakarta, Rabu (17/1/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada awal masa jabatannya, Presiden Joko Widodo langsung melakukan perubahan besar-besaran di pemerintahan.

Belum genap dua bulan setelah dilantik, atau tepatnya pada 4 Desember 2014, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 176.

Perpres itu mengatur mengenai pembubaran sepuluh lembaga non-struktural, yakni:

1. Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional 
2. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
3. Dewan Buku Nasional
4. Komisi Hukum Nasional 
5. Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional
6. Komite Antar-Departemen Bidang Kehutanan 
7. Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
8. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 
9. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia 
10. Dewan Gula Indonesia

Belakangan, langkah efisiensi anggaran ini berlanjut. Jokowi kembali meneken Perpres Nomor 116 pada 30 Desember 2016.

Kali ini, ada sembilan lembaga non-struktural yang terkena imbasnya, yakni:

1. Badan Benih Nasional 
2. Badan Pengendalian Bimbingan Massal 
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan 
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun 
5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi
6. Dewan Kelautan Indonesia 
7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional 
9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Jokowi Teken Perpres Pembubaran 9 Lembaga Nonstruktural)

Pegawai hingga tugas-tugas yang semula dilakukan oleh sembilan lembaga tersebut dialihkan kepada kementerian atau lembaga yang terkait.

Kendati demikian, pekerjaan rumah pemerintah belum selesai. Masih ada 106 lembaga non-struktural lain yang akan dikaji fungsi dan tugasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.