"Kami Tidak Mau Anak Kami Mati Diculik, Ditembak, atau Diracun.."

Kompas.com - 19/01/2017, 23:05 WIB
Istri aktivis HAM Munir, Suciwati, memberikan orasi dalam peringatan Sepuluh Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Kamis (19/1/2017). Mikhael GewatiIstri aktivis HAM Munir, Suciwati, memberikan orasi dalam peringatan Sepuluh Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Kamis (19/1/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis hak asasi manusia yang mengikuti "Sepuluh Tahun Aksi Kamisan" menilai Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak serius dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut aktivis HAM Suciwati, pemerintah tidak hanya dinilai gagal dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Indikasi meningkatnya kasus pelanggaran HAM selama era pemerintahan Jokowi-JK juga meningkat.

"Hari ini banyak terjadi kasus-kasus  intoleransi, di mana mayoritas menindas minoritas," kata Suciwati, dalam aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Kamis (19/1/2017).

Kamisan yang khas dengan aksi berpakaian hitam dan berpayung hitam sudah sepuluh tahun digelar korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.

Aksi Kamisan digelar setiap hari Kamis di depan Istana Merdeka sebagai bagian dari perjuangan melawan lupa dalam menuntut pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Peringatan kali ini sekaligus menandai sepuluh tahun sejak aksi Kamisan pertama digelar pada 18 Januari 2007. (Baca: 10 Tahun Melawan Lupa, Aksi Kamisan Terus Dapat Dukungan)

Suciwati yang juga merupakan istri dari pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir Said Thalib, kembali mengungkit ketidakjelasan atas kasus kematian suaminya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Munir tewas diracun dalam perjalanan menuju Belanda. Sejumlah upaya hukum dan pengadilan telah dilakukan, namun sejumlah orang yang diduga bertanggung jawab atas kematian Munir dianggap masih berkeliaran bebas.

Pemerintah Jokowi-JK juga dianggap Suciwati tidak terbuka dan transparan dalam mengusut kasus tersebut. Putusan Komisi Informasi Pusat yang meminta pemerintah mempublikasi laporan tim pencari fakta atas kematian Munir (TPF Munir) hingga kini belum juga dilakukan.

(Baca: Kontras Menangkan Gugatan Keterbukaan Informasi terhadap Kematian Munir)

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
Kabut dan Abu Vulkanik Sebabkan Sejumlah Titik Dekat Gunung Semeru Alami Kegelapan

Kabut dan Abu Vulkanik Sebabkan Sejumlah Titik Dekat Gunung Semeru Alami Kegelapan

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Sebut Belum Ada Laporan Korban Jiwa

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Sebut Belum Ada Laporan Korban Jiwa

Nasional
BNPB: Guguran Awan Panas Semeru Mengarah ke Pronojiwo

BNPB: Guguran Awan Panas Semeru Mengarah ke Pronojiwo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.