"Kami Tidak Mau Anak Kami Mati Diculik, Ditembak, atau Diracun.."

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis hak asasi manusia yang mengikuti "Sepuluh Tahun Aksi Kamisan" menilai Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak serius dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Menurut aktivis HAM Suciwati, pemerintah tidak hanya dinilai gagal dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Indikasi meningkatnya kasus pelanggaran HAM selama era pemerintahan Jokowi-JK juga meningkat.

"Hari ini banyak terjadi kasus-kasus  intoleransi, di mana mayoritas menindas minoritas," kata Suciwati, dalam aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Kamis (19/1/2017).

Kamisan yang khas dengan aksi berpakaian hitam dan berpayung hitam sudah sepuluh tahun digelar korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu.

Aksi Kamisan digelar setiap hari Kamis di depan Istana Merdeka sebagai bagian dari perjuangan melawan lupa dalam menuntut pemerintah menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Peringatan kali ini sekaligus menandai sepuluh tahun sejak aksi Kamisan pertama digelar pada 18 Januari 2007. (Baca: 10 Tahun Melawan Lupa, Aksi Kamisan Terus Dapat Dukungan)

Suciwati yang juga merupakan istri dari pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Munir Said Thalib, kembali mengungkit ketidakjelasan atas kasus kematian suaminya.

Munir tewas diracun dalam perjalanan menuju Belanda. Sejumlah upaya hukum dan pengadilan telah dilakukan, namun sejumlah orang yang diduga bertanggung jawab atas kematian Munir dianggap masih berkeliaran bebas.

Pemerintah Jokowi-JK juga dianggap Suciwati tidak terbuka dan transparan dalam mengusut kasus tersebut. Putusan Komisi Informasi Pusat yang meminta pemerintah mempublikasi laporan tim pencari fakta atas kematian Munir (TPF Munir) hingga kini belum juga dilakukan.

(Baca: Kontras Menangkan Gugatan Keterbukaan Informasi terhadap Kematian Munir)

Pemerintahan Jokowi-JK beralasan tidak memiliki dokumen tim yang bekerja di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menanggapi itu, SBY pun telah memberikan salinan dokumen TPF Munir. Namun, laporan itu hingga kini belum juga dipublikasi.

(Baca: Istana Terima Salinan Dokumen TPF Munir dari SBY, Mensesneg Segera Serahkan ke Presiden)

"TPF kematian Munir hari ini meminta pemerintah untuk mengumumkan kelanjutan kasus Munir. Eh dia (Jokowi) malah lempar tanggung jawab," kata Suciwati.

Tidak hanya itu, Suciwati juga kembali mempermasalahkan penunjukan orang yang selama ini dinilai bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di masa lalu, sebagai pejabat pemerintahan.

"Dia (Jokowi) telah mencederai penegakan HAM karena mengangkat Wiranto jadi Menko Polhukam," ucapnya.

Wiranto sendiri telah membantah tuduhan yang menyebut dirinya melanggar hak asasi manusia. Dia pun meminta agar pihak-pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

(Baca: Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab)

"Kami akan terus melawan, karena tidak mau anak kami nanti diculik, ditembak, atau diracun. Jangan sampai saudara-saudara kita mengalami seperti Munir atau Wawan (BR Norma Irmawan, korban penembakan Semanggi I)," ujar Suciwati.