Kompas.com - 19/01/2017, 20:04 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. KOMPAS.COM/SABRINA ASRILPresiden Joko Widodo bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dalam beberapa waktu terakhir sudah mengundang dua mantan kepala negara ke Istana Merdeka, Jakarta.

Pada Kamis (19/1/2017) siang ini, Jokowi mengundang mantan Presiden RI, BJ Habibie, ke Istana. Pertemuan tersebut membahas kondisi sosial saat ini, seperti Pancasila, pluralisme, dan toleransi.

Sementara itu, pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri terjadi pada akhir November 2016 lalu. Saat itu, Megawati menegaskan bahwa dia diundang ke Istana sebagai Presiden kelima RI.

Dengan dua pertemuan ini, artinya tinggal Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang belum diundang Jokowi ke Istana. Lalu, akankah SBY juga diundang ke Istana?

Saat ditanya hal itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan bahwa pertemuan Jokowi dan Habibie hari ini merupakan permintaan audiensi dari Habibie. Jika SBY juga mengajukan permintaan audiensi, maka pihak Istana akan menyampaikannya ke Jokowi.

"Begitu ada yang mengajukan permohonan, cepat langsung kami respons," kata Pratikno.

Namun, sejauh ini, Pratikno menyebut belum ada permintaan audiensi yang diajukan oleh pihak SBY. Menurut Pratikno, permintaan untuk audiensi bisa disampaikan langsung ke Sekretariat Negara.

"Pakai surat atau pakai telepon, ke saya juga bisa," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, partainya dalam posisi wait and see atau menunggu kabar baik dari Presiden Joko Widodo jika ingin mengundang atau bertemu SBY.

Roy mengatakan, sebagai presiden yang menjabat selama dua periode, SBY pasti memiliki saran dan masukan yang bisa diberikan untuk Jokowi.

Pernyataan Roy ini disampaikan menanggapi langkah Jokowi mengundang para ketua umum parpol saat konsolidasi kenegaraan pada November 2016 lalu. Saat itu, SBY justru memilih bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah 'Packing'

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah "Packing"

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.