Soal Bendera Merah Putih di Demo FPI, Polri Lakukan Digital Forensik

Kompas.com - 19/01/2017, 13:23 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, kepolisian tengah menindaklanjuti dugaan pelecehan bendera Merah Putih dalam demo yang diadakan oleh Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu.

Penyelidikan dilakukan melalui digital forensik untuk melihat keaslian foto dan video yang merekam gambar bendera itu saat demo berlangsung.

"Digital forensik untuk memastikan gambar itu benar, apa adanya, dengan yang kami lihat secara kasat mata," ujar Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas munculnya bendera merah putih dengan gambar tertentu di bagian tengahnya.

(Baca: Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Masalah Bendera Saat Demo)

Polri berencana meminta keterangan penanggung jawab dan koordinator lapangan unjuk rasa tersebut.

"Ada aturan hukum undang-undang terhadap bendera, bahasa. Bisa ditempuh dengan proses pidana," kata Boy.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penghinaan bendera Merah Putih saat aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

(Baca: Cak Imin: Pak Tito, Pelaku Penghinaan Bendera Tolong Tindak Pelakunya)

Tito mengatakan, ada pasal yang mengatur bagaimana memperlakukan lambang negara, termasuk bendera.

Hukuman memperlakukan bendera dengan tidak layak ini adalah satu tahun penjara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan, penyelidikan bisa dilakukan meski tak ada masyarakat yang melapor.

Polisi bisa menerbitkan laporan tipe A yang diajukan oleh polisi sendiri.

(Baca: MUI: Bendera Merah Putih Tak Boleh Ditambah-tambahi, Berdosa)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Informasi Terbaru soal Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang Perlu Diketahui Orangtua...

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Lockdown dan Percepat Vaksinasi

Nasional
Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X