Soal Bendera Merah Putih di Demo FPI, Polri Lakukan Digital Forensik

Kompas.com - 19/01/2017, 13:23 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, kepolisian tengah menindaklanjuti dugaan pelecehan bendera Merah Putih dalam demo yang diadakan oleh Front Pembela Islam ( FPI) beberapa waktu lalu.

Penyelidikan dilakukan melalui digital forensik untuk melihat keaslian foto dan video yang merekam gambar bendera itu saat demo berlangsung.

"Digital forensik untuk memastikan gambar itu benar, apa adanya, dengan yang kami lihat secara kasat mata," ujar Boy, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Hingga saat ini, belum diketahui siapa yang harus bertanggung jawab atas munculnya bendera merah putih dengan gambar tertentu di bagian tengahnya.

(Baca: Mendagri Minta Polisi Usut Tuntas Masalah Bendera Saat Demo)

Polri berencana meminta keterangan penanggung jawab dan koordinator lapangan unjuk rasa tersebut.

"Ada aturan hukum undang-undang terhadap bendera, bahasa. Bisa ditempuh dengan proses pidana," kata Boy.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penghinaan bendera Merah Putih saat aksi unjuk rasa Front Pembela Islam (FPI) di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

(Baca: Cak Imin: Pak Tito, Pelaku Penghinaan Bendera Tolong Tindak Pelakunya)

Tito mengatakan, ada pasal yang mengatur bagaimana memperlakukan lambang negara, termasuk bendera.

Hukuman memperlakukan bendera dengan tidak layak ini adalah satu tahun penjara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan, penyelidikan bisa dilakukan meski tak ada masyarakat yang melapor.

Polisi bisa menerbitkan laporan tipe A yang diajukan oleh polisi sendiri.

(Baca: MUI: Bendera Merah Putih Tak Boleh Ditambah-tambahi, Berdosa)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

ICW Sebut Praktik Korupsi di Perguruan Tinggi Bukan Hal Baru, Ini Modus-modusnya...

Nasional
Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, KPK Segera Eksekusi Bupati Cianjur

Nasional
Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Mensos: Rakyat Berharap Besar pada Kemensos dalam Penanggulangan Covid-19

Nasional
Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Imaji Harapan dan Ancaman di Masa Pandemi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro dan Heru Hidayat Juga Didakwa dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Hadapi Pandemi, Masyarakat Diminta Perbanyak Konsumsi Sumber Vitamin Alami

Nasional
Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Ombudsman: Dinsos Paling Banyak Dilaporkan Terkait Dampak Pandemi

Nasional
Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Divonis Langgar Hukum soal Blokir Internet Papua, Ini Tanggapan Menkominfo

Nasional
Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Enam Terdakwa Kasus Jiwasraya Didakwa Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X