Kompas.com - 19/01/2017, 10:34 WIB
Warga membubuhkan cap tangan saat sosialisasi dan deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax di Jakarta, Minggu (8/1). Deklarasi yang juga dilakukan di lima kota lain di Indonesia itu bertujuan membersihkan media sosial dari berita bohong alias hoax. KOMPAS/WISNU WIDIANTOROWarga membubuhkan cap tangan saat sosialisasi dan deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax di Jakarta, Minggu (8/1). Deklarasi yang juga dilakukan di lima kota lain di Indonesia itu bertujuan membersihkan media sosial dari berita bohong alias hoax.
EditorSandro Gatra

Relasi antara informasi palsu dan keterpecahan politik juga bisa ditemui di Indonesia. Politisi Partai Demokrat yang juga pegiat media sosial, Roy Suryo, menuturkan, ada sumbangsih faktor keterbelahan masyarakat dalam penyebaran informasi hoax di dunia maya.

Hal ini berawal dari pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, berlanjut pada Pilpres 2014.

Menurut dia, ada keterbelahan masyarakat yang pro dan kontra terhadap rezim yang berkuasa. Tiap pihak juga memiliki "pasukan" pendukung di dunia maya.

"Apa pun yang kanan katakan diserang yang kiri. Itu masih terjadi sampai sekarang. Pemilu 2019 belum berlangsung, tetapi embrionya sudah muncul pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sebelum Pemilu 2019 bisa menjadi-jadi," kata Roy.

Mencari solusi

Lalu solusi apa yang bisa digunakan untuk keluar dari teror hantu hoax? Belajar dari pengalamandia sosial untuk menurunkan info AS, Pemerintah Federal Jerman sejak tahun lalu sudah mendorong penyedia platform mermasi bohong dalam waktu 24 jam.

Menjelang pemilihan umum federal pada 2017, Pemerintah Jerman bersikap lebih keras dengan membahas aturan untuk memberi denda pemilik platform yang tidak menurunkan informasi palsu dalam kurun waktu 24 jam.

Hal ini tidak terlepas dari kekhawatiran Pemerintah Jerman bahwa informasi palsu akan digunakan partai sayap kanan populis yang ultranasionalis untuk merebut suara.

Facebook merespons dengan komitmen untuk bekerja sama dengan organisasi di Jerman, Corrective, sebagai partner dalam pemeriksaan fakta guna menanggulangi informasi palsu (Reuters, 17/1).

Langkah tegas Jerman, kata Henri Subiakto, Staf Ahli Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika yang juga menjadi pembicara Satu Meja, juga akan diikuti Pemerintah Indonesia.

Menurut Henri, pemerintah juga sudah mengirim surat kepada penyedia platform bisa bekerja sama untuk mengatasi informasi hoax itu.

"Jerman sudah mendorong denda hingga Rp 3 miliar kepada penyedia platform terkait informasi hoax. Jika Jerman sudah menerapkan, kami juga akan mencobanya. Ini upaya untuk menjalankan demokrasi baik sehingga harus dipisahkan dari yang hitam," kata Henri.

Hal itu tentu bukan satu-satunya cara menghentikan hoax. Selain pendekatan penindakan dengan mendenda pemilik platform agar mereka bertanggung jawab, lalu menindak orang atau laman daring yang memuat informasi palsu, juga ada dorongan pendidikan literasi.

Peneliti Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Ignatius Haryanto, menekankan pentingnya kemampuan individual untuk "menyaring sebelum sharing (membagikan)" konten daring.

Kesadaran ini, bagi Ignatius Haryanto, sangat penting demi masa depan demokrasi Indonesia. Pasalnya, informasi palsu merupakan "racun" bagi demokrasi. (Antony Lee)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Kembali Periksa 2 Saksi dari PT DNK dalam Kasus Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Kasus Covid-19 Mulai Naik Lagi, Kapolri Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

KPK Dalami Aliran Uang Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang Diterima dari Perantaranya

Nasional
Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

Nasional
Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

Nasional
Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

Nasional
Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

Nasional
Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Nasional
RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

Nasional
UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

Nasional
7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

Nasional
Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

Nasional
Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.