Kompas.com - 18/01/2017, 22:12 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus korupsi yang menyeret kepala daerah marak sepanjang 2016. Tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menersangkakan 11 kepala daerah. Ada bupati, wali kota sampai gubernur.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan menyatakan ada pola yang acap kali digunakan para kepala daerah dalam menjalankan kejahatan korupsi.

"Biasanya mereka menyebutnya paket (korupsi). Paket pertama untuk tahun pertama, diberikan hasilnya untuk tim sukses yang berjasa memenangkannya." kata Trimedya dalam rapat kerja Komisi III bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

"Tahun kedua dan ketiga untuk diri sendiri. Tahun keempat dan kelima untuk biaya pencalonan periode selanjutnya," lanjut Trimedya.

Ketua KPK, Agus Rahardjo tak menampik pernyataan politisi PDI-P itu. "Apa yang disampaikan Pak Trimedya itu enggak salah. Itu seperti yang terjadi di Kebumen, tahun pertama memang diberi kesempatan bagi tim sukses," kata Agus yang juga hadir dalam rapat.

Menurut Agus, hal itu terjadi karena besarnya biaya politik di Pilkada dan lemahnya pengawasan keuangan di daerah.

"Solusinya tentu bapak-bapak di DPR ini dituntut untuk bisa menghasilkan peraturan yang membuat biaya politik tidak besar dan efisien. Dan juga menciptakan aturan sistem pengawasan keuangan daerah yang baik," papar Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebanyak 11 kepala daerah menjadi tersangka korupsi pada 2016. Mereka adalah Bupati Subang Ojang Sohandi; Bupati Rokan Hulu Suparman; Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam; Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. 

(Baca: Kaleidoskop 2016: 10 Kepala Daerah Tersangka Korupsi)

Lalu, Wali Kota Madiun Bambang Irianto; Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan; Bupati Sabu Raijua Marthen Dira Tome; Bupati Buton Samsu Abdul Samiun; Wali Kota Cimahi Atty Suharti; Bupati Nganjuk Taufiqurrahman; dan Bupati Klaten Sri Hartini.  

Kompas TV Harta Kekayaan Bupati Klaten Sri Hartini
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Kapolri: Masih Banyak Polisi yang Baik Dibanding Oknum...

Nasional
Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Sumpah Pemuda dan Kedaulatan Bahasa Indonesia

Nasional
Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.