Kompas.com - 18/01/2017, 13:24 WIB
Ketua Umum PGI Henriette T Hutabarat Lebang dan Ketua PGI  Ketua PGI Albertus Patty  usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017). IhsanuddinKetua Umum PGI Henriette T Hutabarat Lebang dan Ketua PGI Ketua PGI Albertus Patty usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengundang pengurus Persekutuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

Dalam pertemuan itu, Jokowi banyak bicara mengenai masalah intoleransi yang belakangan kerap terjadi.

"Beliau mengatakan bahwa apa yang terjadi kelihatannya kasus intoleransi beragama, di balik itu ada persoalan politik, ada persoalan ekonomi," kata Ketua PGI Albertus Patty seusai bertemu Presiden.

(Baca: Polisi Dinilai Tak Satu Sikap Tangani Kasus Intoleransi)

"Jadi mereka yang memanfaatkan, mereka yang dulu tersingkir, karena mafia-mafia ini tersingkir, sekarang memanfaatkan jubah-jubah agama itu, instrumentalisasi agama itu, justru untuk melakukan kepentingan-kepentingan mereka," tambah dia.

Oleh karena itu, kata Patty, dalam pertemuan tersebut Presiden juga menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen pada Pancasila, UUD 1945, dan kebinekaan.

Pemerintah, kata dia, berjanji akan selangkah demi selangkah menyelesaikan persoalan intoleransi ini dengan baik.

"Presiden juga mengatakan, kita harus mengingatkan umat supaya kritis terhadap isu-isu yang berkembang. Padahal, di balik itu sebetulnya motifnya politik dan ekonomi," ucap Patty.

Patty pun memastikan bahwa PGI akan membantu pemerintah. PGI bakal terus mengingatkan kepada publik bahwa ada kepentingan yang bermain di balik terjadinya intoleransi antar-umat beragama akhir-akhir ini.

(Baca: Penelitian Komnas HAM Sebut Intoleransi Tumbuh Subur di Perkotaan)

PGI juga akan menjelaskan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menghadapi kasus intoleransi yang terjadi.

"Persoalan intoleransi sebenarnya sudah dari dulu ada. Tetapi, seperti Presiden katakan, ini sudah terlalu lama dibiarkan, bahkan difasilitasi," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X