Kompas.com - 18/01/2017, 12:57 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo. Ambaranie Nadia K.MMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo.
|
EditorBayu Galih

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa.

Pengawalan perlu dilakukan, sebab Eko menyadari penyaluran dana desa rentan diselewengkan.

Hal tersebut disampaikan Eko saat memberi pengarahan di depan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

"Saya minta bantuan mereka juga mengawal dana desa supaya pelibatan masyarakat semakin tinggi dalam mengawasi penyelewenangan dana desa oleh aparat desa," ujar Eko di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (18/1/2017).

Eko menyampaikan, telah tersedia Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk menampung laporan masyarakat soal dugaan penyalahgunaan wewenang aparat.

Masyarakat juga diminta aktif melaporkan bila ada indikasi pungli atau korupsi dana desa.

"Masyarakat melaporlah. Ada tim Saber yang tindaklanjuti," kata Eko.

Tim Saber Pungli berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya tindak pidana dalam laporan itu.

"Dalam program Saber Pungli dana desa melibatkan Polri, kejaksaan, dan KPK supaya ada kasus atau laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti lebih cepat," kata Eko.

Eko juga menyampaikan soal pembentukan perusahaan induk badan usaha milik desa (BUMDes) tahun ini di setiap desa.

Dengan adanya pendampingan melalui perusahaan induk BUMDes ini, diyakini 75.000 BUMDes di Indonesia bisa berkembang.

Selama ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan BUMN untuk memberikan pendampingan kepada BUMDes, namun pelatihan itu belum dapat menjangkau semua BUMDes.

Kompas TV Dana Desa Ditambah Tahun 2017?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.