Mendes Ingin Masyarakat Kawal Dana Desa karena Rentan Penyelewengan

Kompas.com - 18/01/2017, 12:57 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo. Ambaranie Nadia K.MMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Eko Putro Sandjojo.
|
EditorBayu Galih

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo meminta partisipasi masyarakat dalam mengawal dana desa.

Pengawalan perlu dilakukan, sebab Eko menyadari penyaluran dana desa rentan diselewengkan.

Hal tersebut disampaikan Eko saat memberi pengarahan di depan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

"Saya minta bantuan mereka juga mengawal dana desa supaya pelibatan masyarakat semakin tinggi dalam mengawasi penyelewenangan dana desa oleh aparat desa," ujar Eko di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (18/1/2017).

Eko menyampaikan, telah tersedia Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) untuk menampung laporan masyarakat soal dugaan penyalahgunaan wewenang aparat.

Masyarakat juga diminta aktif melaporkan bila ada indikasi pungli atau korupsi dana desa.

"Masyarakat melaporlah. Ada tim Saber yang tindaklanjuti," kata Eko.

Tim Saber Pungli berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk membuktikan adanya tindak pidana dalam laporan itu.

"Dalam program Saber Pungli dana desa melibatkan Polri, kejaksaan, dan KPK supaya ada kasus atau laporan masyarakat bisa ditindaklanjuti lebih cepat," kata Eko.

Eko juga menyampaikan soal pembentukan perusahaan induk badan usaha milik desa (BUMDes) tahun ini di setiap desa.

Dengan adanya pendampingan melalui perusahaan induk BUMDes ini, diyakini 75.000 BUMDes di Indonesia bisa berkembang.

Selama ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bekerja sama dengan BUMN untuk memberikan pendampingan kepada BUMDes, namun pelatihan itu belum dapat menjangkau semua BUMDes.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X