Polisi yang Jadi Pembina Organisasi Rutin Dievaluasi

Kompas.com - 17/01/2017, 19:48 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tidak sedikit anggota polisi yang menjadi pembina kelompok atau organisasi tertentu.

Hal tersebut dibenarkan selama bukan menjadi anggota inti ormas tersebutdan telah mengantungi izin Kapolri. Bahkan, terhadap mereka yang menjadi pembina ormas, ada evaluasi yang dilakukan.

"Pasti akan dievaluasi, tidak akan lepas dari tanggung jawab," ujar Boy di PTIK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa anggotanya yang berada di komunitas tertentu harus membawa kebaikan saat menjadi pembina.

 

(Baca: Jadi Dewan Pembina GMBI, Kapolda Jabar Dapat Izin dari Kapolri)

Menurut Boy, menjadi bagian dari ormas atau kelompok juga sesuai dengan misi Polri untuk membina masyarakat. Setiap kegiatan yang dilakukan ormas itu dilaporkan pula secara rutin kepada Kapolri. 

 

"Misalnya dalam kemitraan dan sosialisasi bahaya narkoba, kita lapor. Demikian kalau ormas ada kegiatan apa, harus disampaikan," kata Boy.

Anggota Polri akan dilarang menjadi anggota organisasi tertentu jika tujuannya menguntungkan diri sendiri dan golongan. Misalnya, untuk menjadi bagian dari badan usaha atau menjabat posisi penting di korporasi.

 

(Baca: Kasus Pembakaran Sekretariat GMBI, 5 Tersangka Masih di Bawah Umur)

Boy mengaku dirinya merupakan pembina organisasi olahraga di Banten. Jabatannya di organisasi itu pun sudah mengantungi izin Kapolri.

"Jadi anggota aktif keormasannya itu tidak, tapi dalam hal pembinaan," kata Boy.

Diberitakan sebelumnya, Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan merupakan Ketua Dewan Pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ( GMBI).

Nama ormas ini belakangan kerap disebut lantaran diduga terlibat bentrok dengan Front Pembela Islam. Hal itu terjadi usai pemeriksaan pimpinan FPI Rizieq Shihan di Mapolda Jawa Barat dalam dugaan pelecehan lambang negara, yakni Pancasila.

Kompas TV Desakan Massa Bubarkan GMBI dan FPI

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X