Ketum MUI Ungkap Sulitnya Keluarkan Fatwa Haram untuk Rokok

Kompas.com - 17/01/2017, 14:15 WIB
Ilustrasi ShutterstockIlustrasi
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan, hampir seluruh kajian yang dilakukan MUI berujung satu suara untuk melahirkan fatwa halal atau haram.

Hanya satu yang kajiannya alot dan terpecah pendapat dalam tim, yakni soal rokok.

"Yang lainnya hampir tidak ada perbedaan pendapat, kecuali soal rokok saja," ujar Ma'ruf dalam diskusi di PTIK, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Ma'ruf mengatakan, pendapat tim terpecah saat memperdebatkan halal atau tidaknya rokok.

Dalam melakukan investigasi, MUI melibatkan Komisi Fatwa, Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Infokom, dan Komisi Pengkajian.

Kemudian, dilakukan kajian komprehensif agar mendapatkan pandangan utuh soal masalah tertentu, termasuk dampak sosial keagamaan.

Kajian komprehensif itu, kata Ma'ruf, termasuk telaah ahli fikih, pendapat ulama, para imam besar, serta telaah fatwa yang terkait.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karena terjadi perbedaan pendapat, maka penetapan fatwa dilakukan berdasar titik temu.

"Ada dua pendapat, tidak terselesaikan. Yang satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh," kata Ma'ruf.

Akhirnya, MUI mengeluarkan fatwa haram untuk rokok. Pengumuman fatwa itu disampaikan beserta sejumlah pertimbangan dan pendapat yang berbeda itu.

"Akhirnya penetapan fatwa disampaikan apa adanya perbedaan pendapat disertai penjelasan masing-masing," kata Ma'ruf.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Kementerian PPPA Terapkan Sejumlah Strategi Turunkan Angka Perkawinan Anak Indonesia

Nasional
Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Kemen PPPA: RI 10 Besar Angka Perkawinan Anak Tertinggi di Dunia

Nasional
Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Alasan Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Keterbukaan Informasi TWK Lambat, Pegawai KPK Curiga Bakal Ada Manipulasi

Nasional
Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Anies: Pajak Jakarta Digunakan untuk Lindungi Warga dari Covid-19

Nasional
Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sebut Jawa Tengah Krisis Tenaga Kesehatan Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Ridwan Kamil Minta Pemerintah Pusat Tiadakan Libur Panjang Idul Adha 2021

Nasional
Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Ada Anggota dan Staf Positif Covid-19, Pimpinan Komisi VIII 'Lockdown' Ruang Rapat Fisik

Nasional
Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Vonis Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Pakar: Negara Tak Lagi Anggap Korupsi Bahaya

Nasional
KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

KPK Dalami Pembayaran Fee Terkait Komisi Fiktif Saat Periksa Kepala Divisi Pendanaan dan Investasi Jasindo

Nasional
Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Daftar Zona Merah Covid-19 di Indonesia Berdasarkan Data 13 Juni 2021

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Libatkan Partisipasi Publik

Nasional
Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Sidang MK, DPR Sebut Jangka Waktu Pembahasan UU Cipta Kerja Sesuai Aturan

Nasional
Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X