Kompas.com - 17/01/2017, 11:52 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/1/2017) Lutfy Mairizal PutraJuru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/1/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua tersangka kasus dugaan suap izin proyek Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen pada APBD-P 2016 senilai Rp 4,8 miliar.

Mereka adalah Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo (AP) dan pihak swasta Basikun.

"AP (Adi Pandoyo) dan BSA (Basikun) diperiksa untuk kasus dugaan suap izin proyek Disdikpora Kebumen," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (17/1/2017).

Selain dua orang tersebut, KPK menjadwalkan memangil sejumlah saksi. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo dan Wakil Ketua DPRD Kebumen Agung Prabowo akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tiga tersangka.

Adapun tiga tersangka itu adalah Adi Pandoyo, Basikun, dan PNS di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumenm, Sigit Widodo.

Saksi lain yang akan dimintai keterangan oleh penyidik KPK adalah Komisaris PT Karya Adi Kencana, Khatib Muhammad Lutfi. Khatib diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Adi Pandoyo.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kebumen, Jawa Tengah, pada 16 Oktober 2016 lalu. Adi Pandoyo menjadi salah satu orang yang turut diamankan saat itu.

Selain itu, KPK juga mengamankan Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo, Dian Lestari, Suhartono, serta Salim.

Dalam pemeriksaan, KPK kemudian menetapkan Yudhy dan Sigit sebagai tersangka kasus dugaan suap izin proyek-proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Kebumen yang didanai dari APBD Perubahan 2016.

Yudhy dan Sigit diduga menerima uang suap sebesar Rp 70 juta sebagai suap untuk proyek-proyek di Disdikpora Pemkab Kebumen senilai Rp 4,8 miliar.

Proyek-proyek itu antara lain pengadaan buku, alat peraga, dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Diduga, uang suap tersebut diberikan oleh Direktur Utama PT OSMA Group, Hartoyo melalui Salim.

Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga telah menetapkan Direktur Utama PT OSMA Group Hartoyo sebagai tersangka pada 21 Oktober 2016.

Kemudian pada 29 Desember 2016, KPK menetapkan dia orang tersangka, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo, dan seorang dari pihak swasta Basikun.

Adi Pandoyo bersama tersangka Sigit Widodo dan Yudhy Tri Hartanto diduga menerima hadiah atau janji dari Basikun terkait pembahasan dan pengesahan anggaran proyek di Dinas Disdikpora dalam APBN perubahan 2016.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Nasional
Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X