Kompas.com - 17/01/2017, 11:45 WIB
Suasana saat massa dari Front Pembela Islam berjalan kaki dari Masjid Al Azhar menuju Mabes Polri, Jakarta Srlatan, Senin (16/1/2017). Akhdi Martin PratamaSuasana saat massa dari Front Pembela Islam berjalan kaki dari Masjid Al Azhar menuju Mabes Polri, Jakarta Srlatan, Senin (16/1/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab kembali menyambangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).

Kali ini, Rizieq dan jajarannya akan menemui Komisi III DPR untuk membahas soal aksi yang dilakukan pihaknya di Mabes Polri, Senin (16/1/2017).

Sebelumnya, ia bersama tokoh-tokoh Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) bertemu dengan pimpinan DPR.

"Dalam rangka untuk membahas atau menyampaikan persoalan yang sudah kami sampaikan di Mabes Polri," ujar Rizieq, Selasa.

(Baca: Satu Jam Bertemu, Ini Hasil Audiensi Polri-Perwakilan Demonstran)

Komisi III sebagai mitra pemerintah di bidang keamanan, kata Rizieq, perlu mendapatkan laporan terkait kerja aparat penegak hukum di lapangan.

"Nanti selesai pertemuan (tujuan pertemuan) akan kami sampaikan," tuturnya.

Dalam aksi kemarin, setidaknya ada lima poin yang disampaikan demonstran dalam audiensi dengan pihak Polri selama satu jam itu.

(Baca: Soal Tuntutan Demonstran, Ini Komentar Polri)

 

Mereka minta agar Polda Jawa Barat menindak adanya ormas yang melakukan tindakan anarkistis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Pemerintah Siapkan Penanganan 40.000 Pekerja Migran yang Akan Mudik

Nasional
Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Uji Materi UU Cipta Kerja, Hakim MK Minta Pemohon Paparkan Pertentangan dengan UUD 1945

Nasional
KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

KSAD: Pratu Lukius Belot ke KKB Bawa Kabur 2 Megasen Berisi 70 Butir Peluru Kaliber 5,56 Mm

Nasional
Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Puan Maharani Sebut Perempuan Pegang Peranan Penting Tingkatkan Budaya Literasi

Nasional
Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X