Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penjelasan Mendagri soal Posisi Ahok sebagai Petahana

Kompas.com - 17/01/2017, 10:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap sidang perkara dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok rampung sebelum hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 15 Februari 2017.

"Harapan kami saksi-saksi dan semuanya sudah selesai paling lambat tanggal 15 Februari, pas hari-H (pencoblosan)," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Senin (16/1/2017).

Harapan ini diungkap Tjahjo, sebab masa cuti Ahok yang merupakan Gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut habis pada hari itu.

Tjahjo mengatakan, ada dua hal yang menjadi dasar apakah Ahok akan kembali berstatus gubernur aktif atau memperpanjang masa jabatan pelaksana tugas gubernur sampai menunggu keputusan KPU soal pemenang Pilkada DKI.

Pertama, jika Ahok mengajukan banding, maka vonisnya belum berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, status gubernur aktif DKI Jakarta akan tersemat lagi di pundak Ahok.

"Memang harus dilihat pengalaman kepala daerah yang sudah tersangkut masalah hukum. Posisi Basuki bukan OTT (operasi tangkap tangan). Jadi menungu keputusan hukum tetap," ujar Tjahjo.

Kedua, namun jika vonis persidangan disertai kurungan, maka jabatan Plt Gubernur akan diperpanjang kembali hingga masa pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru.

Ada opsi lain, yakni mengangkat Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat menjadi Plt.

"Karena wakil kan tidak ada sangkut pautnya (dengan perkara Ahok). Ada opsi begitu," ujar Tjahjo.

Bahkan, jika perkara Basuki belum inkrah namun menang di Pilkada, KPU tetap melantiknya meskipun di tahanan.

"Namun, begitu putusan hukumnya sudah tetap (inkrah), ya sudah, di-drop (gugur). Memang begitu aturannya. Kami enggak mau digugat bahwa kami salah," ujar Tjahjo.

Kompas TV Ahok Enggan Komentar Banyak Jelang Sidang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com