Partai Demokrat dan Wacana Konvensi Capres dalam RUU Pemilu

Kompas.com - 17/01/2017, 07:35 WIB
Pemungutan Suara Ulang - Warga mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 5, Dusun Jati, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (13/4). Pemungutan suara ulang dilakukan karena 10 lembar surat suara pada Pemilu sebelumnya di TPS itu tertukar dengan surat suara untuk daerah pemilihan Kabupaten Sleman. Kompas/Ferganata Indra Riatmoko (DRA)Pemungutan Suara Ulang - Warga mengikuti pemungutan suara ulang di TPS 5, Dusun Jati, Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Minggu (13/4). Pemungutan suara ulang dilakukan karena 10 lembar surat suara pada Pemilu sebelumnya di TPS itu tertukar dengan surat suara untuk daerah pemilihan Kabupaten Sleman.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana mengadakan konvensi calon presiden kembali digaungkan di tengah bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu).

Apalagi, wacana ini muncul ketika beberapa partai menginginkan agar ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) berubah menjadi 0 persen.

Konvensi diharapkan dapat menjadi solusi dari upaya menghadirkan calon-calon presiden yang berkualitas kepada masyarakat.

Partai Demokrat, sebagai parpol yang sudah pernah melaksanakan konvensi 2014 silam, menyambut positif usulan tersebut.

"Kami sampaikan bahwa jauh sebelum teman-teman mengusukkan, kami sudah memulai tradisi itu," kata Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman di Kompleks Parlemen, Senin (16/1/2017).

"Kalau itu dilakukan, kami malah sangat senang," ujar dia.

Namun, Demokrat belum memutuskan apakah dalam pilpres 2019 nanti akan mendorong dilaksanakannya kembali konvensi atau tidak.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo, menganggap cara tersebut menarik untuk dilakukan dan merupakan tata cara pemilu modern.

Terlepas dari akan atau tidak diterapkannya konvensi oleh setiap partai politik, rekrutmen serupa sebetulnya sudah dilakukan. Misalnya, dalam perekrutan calon kepala daerah jelang pilkada serentak.

"Bisa dilihat juga apa yang dilakukan partai-partai sekarang dalam hal penjaringan calon gubernur itu kan sebenarnya juga mini konvensi dari internal partai, dan itu bagus," ucap Roy.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Prajurit TNI AD Tewas Dikeroyok, Panglima Andika: Kami Ingin Keadilan

Nasional
TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

TNI Kawal Kasus Prajurit Tewas di Jakut, Panglima Andika: Kami Monitor, Tidak Intervensi

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari

Nasional
Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Cuaca Ekstrem, Mensos Risma Minta Pemda Waspadai Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 80 Kabupaten/Kota Berstatus Level 2

Nasional
Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Kasus Wali Kota Rahmat Effendi, KPK Dalami Kontrak Kerja Sama Swasta dan Pemkot Bekasi Terkait Pengadaan Lahan

Nasional
Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Asal-usul Lahirnya Nusantara hingga Dianggap Jawa-sentris untuk Nama Ibu Kota Baru

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

PPKM Diperpanjang hingga 24 Januari, 47 Daerah di Jawa-Bali ini Berstatus Level 1

Nasional
PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

PPKM Jawa-Bali 18-24 Januari, Hanya Warga Berstatus Hijau yang Boleh Masuk Bioskop hingga Hotel

Nasional
Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Mantan Kepala LBM Eijkman Sebut Peleburan ke BRIN Hambat Perkembangan Vaksin Merah Putih

Nasional
Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Terima Berkas Emirsyah Satar dari KPK, Bisa Jadi Bukti Usut Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Politik ala Anies dan Giring, Saling Sindir dan Saling Untung

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Hanya Kabupaten Pamekasan yang Berstatus Level 3

Nasional
Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Karpet Merah Indonesia untuk Varian Omicron, Pemerintah Terlalu Percaya Diri?

Nasional
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.