Politisi PKB Tak Hadiri Pemeriksaan KPK Terkait Dugaan Suap di Kementerian PUPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Fathan Subchi mangkir dari jadwal pemeriksaan di Komis Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/1/2017).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tersangka So Kok Seng.

"Yang tidak hadir tanpa keterangan Saudara Fathan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/1/2017).

Menurut Febri, Fathan meminta untuk dilakukan penjadwalan ulang.

Pemeriksaan akan berlangsung pada Selasa (17/1/2017) besok.

So Kok Seng alias Aseng merupakan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa. Ia diduga memberikan uang kepada penyelenggara negara, agar mendapatkan pekerjaan dari proyek yang dianggarkan melalui dana aspirasi anggota DPR.

Dalam surat dakwaan terhadap pengusaha lain yang diduga menyuap sejumlah anggota DPR, yakni Abdul Khoir, Aseng disebut bersama beberapa pengusaha lain, menyuap anggota Komisi V DPR.

Suap tersebut diberikan agar para pengusaha mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara, di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Beberapa anggota DPR yang diduga menerima suap dari Aseng, Abdul Khoir, dan pengusaha lainnya, yakni Damayanti Wisnu Putranti (PDI-P) dan Budi Supriyanto (Golkar).

Selain itu, Andi Taufan Tiro (PAN) dan kepada Musa Zainuddin (PKB).

Uang juga diberikan kepada Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku Amran HI Mustary.

Berkas perkara Andi Taufan Tiro telah masuk ke pelimpahan tahap dua.

KPK telah melimpahkan berkas perkara Andi untuk menjalani persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dalam persidangan terhadap Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir, Aseng yang diperiksa sebagai saksi mengakui memberikan sejumlah uang kepada anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera atas proyek pembangunan jalan di Maluku yang diusulkan agar dibiayai melalui APBN 2016.

Aseng mengaku memberikan uang sebesar Rp 2,5 miliar kepada M Kurniawan, yang merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Bekasi.

Diduga, uang tersebut akan diteruskan kepada Yudi Widiana.