Perwakilan Massa Aksi FPI Akan Diterima Dua Pejabat Mabes Polri

Kompas.com - 16/01/2017, 10:40 WIB
Massa Front Pembela Islam melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMassa Front Pembela Islam melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar menuju ke Mabes Polri di Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa aksi unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri, Jakarta, akan diterima oleh dua pejabat Polri. Salah satunya oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Brigjen Pol Rikwanto.

"Saya akan terima (massa) dengan Kepala Pelayanan Masyarakat Mabes Polri (Kombes Pol Budi Widjanarko)," ujar Rikwanto saat dikonfirmasi, Senin (16/1/2017).

Pimpinan Polri tak bisa langsung menerima peserta unjuk rasa lantaran tengah mengikuti rapat pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Rencananya aksi oleh Laskar Pembela Islam dilakukan pukul 10.00 WIB. Namun, hingga pukul 10.20 WIB, massa belum tiba di lokasi aksi.


Nantinya Rikwanto, Budi, dan peserta aksi akan berdialog di salah ruang pertemuan kantor Badan Pemeliharaan Keamanan Polri.

Peserta aksi di antaranya Front Pembela Islam dari Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten. Untuk pengamanan, Mabes Polri menugaskan Polda Metro Jaya untuk mempersiapkan personel.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Anggota polisi mengawal aksi unjuk rasa di depan gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). Mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya karena dianggap membiarkan pecahnya kerusuhan antara FPI dan LSM GMBI di Bandung, Jawa Barat pada pekan lalu.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengatakan, lebih dari 2.800 personel gabungan dari jajaran Polri dan Bantuan Kendali Operasi (BKO) dari Kodam Jaya disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut.

Iriawan mengimbau agar aksi unjuk rasa berlangsung tertib.

"Yang jelas kami amankan. Kami layani FPI mau unjuk rasa. Kan kami akomodir mereka akan menyampaikan aspirasinya," ucap kata Iriawan.

(Baca juga: Polisi Kedepankan Pendekatan Humanis Saat Amankan Demo FPI)

Para pengunjuk rasa itu awalnya berkumpul di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Setelah itu, mereka melakukan longmarch dari Masjid Al-Azhar ke Mabes Polri.

Sekretaris Dewan Syuro FPI, Novel Bakmumin menjelaskan bahwa FPI bersama dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, akan menyerukan untuk mencopot Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Hal itu menyusul aksi kekerasan yang terjadi di Bogor beberapa waktu lalu.

Kompas TV Dimediasi, FPI & GMBI Sepakat Jaga Suasana Kondusif

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X