"Presidential Threshold" dan Asa Partai Baru Jelang Pemilu 2019

Proses tersebut dinilai cukup ketat. Juli menilai, setiap partai yang lolos verifikasi seharusnya memiliki hak yang sama di 2019 mendatang.

"Toh menurut saya untuk lolos verifikasi KPU ini enggak gampang. Itu juga sudah menggambarkan kredibilitas partai politik," ucap dia.

(Baca juga: DPR Belum Satu Suara soal Ambang Batas Pencapresan)

Sementara itu, meski bukan bagian dari kelompok partai baru, namun Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebagai partai di luar parlemen, juga mengisyaratkan cenderung mendukung tak ada presidential threshold.

Ketua Umum A.M. Hendropriyono memang mengatakan dirinya tidak dalam posisi menyetujui atau pun tidak menyetujui pemberlakuan presidential threshold.

Namun, ia berharap perwakilan-perwakilan partai di Senayan tak hanya memikirkan kepentingan sendiri.

"Saya percaya mereka (anggota dewan) orang-orang yang rasional, yang rasa kebangsaannya besar, logis. Jangan memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Bikinlah apa saja asal yang terbaik buat bangsa kita," ujar Hendropriyono.

(Baca juga: Pengamat: Pemilu Serentak Tak Butuh "Presidential Threshold")