Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Belum Satu Suara soal Ambang Batas Pencapresan

Kompas.com - 16/01/2017, 07:02 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) tengah bergulir di DPR. Sepuluh fraksi kini tengah berlomba memperjuangkan kepentingan masing-masing menjelang pemilu 2019.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan diselenggarakan serentak pada tahun tersebut.

Dalam satu-dua hari ini, daftar inventarisasi masalah (DIM) masing-masing fraksi harus sudah terkumpul di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

Adapun suara di parlemen saat ini terbelah. Sejumlah partai bersikeras agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tetap ada.

Partai di pihak ini setuju atas usulan pemerintah, yaitu presiden dan wakil presiden dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Sedangkan di sisi lain, ada yang menginginkan presidential threshold menjadi 0 persen. Alasannya, agar setiap partai politik punya kesempatan mengajukan calon presiden masing-masing dan pilihan semakin beragam.

Tidak hanya itu, partai yang masih menentukan menimbang-nimbang pun ada.

Koalisi ideologis

Lima fraksi di parlemen menganggap angka presidential threshold yang diajikan pemerintah sudah tepat. PDI-P, misalnya, yang secara tegas menginginkan angkanya tetap 20-25 persen.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo menuturkan, sejak awal PDI-P berharap terbentuknya koalisi yang bersifat ideologis, bukan pragmatis dan transaksional. Dengan begitu, jalannya pemerintahan dapat berjalan secara stabil dan efektif.

Tanpa batasan presidential threshold, PDI-P menilai partai-partai politik akan melakukan proses tawar-menawar dan sistem transaksi dengan capresnya. Hal itu, menurut Arif, berdampak pada stabilitas pemerintahan.

"Anda bayangkan, kalau nanti masih 10 partai, mereka punya calon sendiri-sendiri. Katakanlah salah satu menang dan menangnya kebetulan satu putaran. Yang kita bayangkan bagaimana?" tutur Arif saat dihubungi, Minggu (15/1/2017).

Dia menjelaskan, jika salah satu partai menang, maka akan berhadapan dengan sembilan partai lain. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, maka partai itu pun akan melakukan koalisi dengan partai lain.

"Pasti akan terjadi koalisi pada saat pembentukan kabinet. Nah itulah koalisi yang pragmatis yang sampai hari ini selalu berlangsung," ujar Arief.

Hal yang sama diungkap politisi Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman, yang menilai bahwa batasan presidential threshold adalah kewajiban, tidak boleh 0 persen.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com