Kompas.com - 16/01/2017, 07:02 WIB
Warga menunjukkan jarinya yang telah dicelup tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014). KOMPAS / WAWAN H PRABOWOWarga menunjukkan jarinya yang telah dicelup tinta usai menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2014 di Desa Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/7/2014).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) tengah bergulir di DPR. Sepuluh fraksi kini tengah berlomba memperjuangkan kepentingan masing-masing menjelang pemilu 2019.

Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan diselenggarakan serentak pada tahun tersebut.

Dalam satu-dua hari ini, daftar inventarisasi masalah (DIM) masing-masing fraksi harus sudah terkumpul di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu.

Adapun suara di parlemen saat ini terbelah. Sejumlah partai bersikeras agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) tetap ada.

Partai di pihak ini setuju atas usulan pemerintah, yaitu presiden dan wakil presiden dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Sedangkan di sisi lain, ada yang menginginkan presidential threshold menjadi 0 persen. Alasannya, agar setiap partai politik punya kesempatan mengajukan calon presiden masing-masing dan pilihan semakin beragam.

Tidak hanya itu, partai yang masih menentukan menimbang-nimbang pun ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Koalisi ideologis

Lima fraksi di parlemen menganggap angka presidential threshold yang diajikan pemerintah sudah tepat. PDI-P, misalnya, yang secara tegas menginginkan angkanya tetap 20-25 persen.

Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo menuturkan, sejak awal PDI-P berharap terbentuknya koalisi yang bersifat ideologis, bukan pragmatis dan transaksional. Dengan begitu, jalannya pemerintahan dapat berjalan secara stabil dan efektif.

Tanpa batasan presidential threshold, PDI-P menilai partai-partai politik akan melakukan proses tawar-menawar dan sistem transaksi dengan capresnya. Hal itu, menurut Arif, berdampak pada stabilitas pemerintahan.

"Anda bayangkan, kalau nanti masih 10 partai, mereka punya calon sendiri-sendiri. Katakanlah salah satu menang dan menangnya kebetulan satu putaran. Yang kita bayangkan bagaimana?" tutur Arif saat dihubungi, Minggu (15/1/2017).

Dia menjelaskan, jika salah satu partai menang, maka akan berhadapan dengan sembilan partai lain. Untuk menjaga stabilitas pemerintahan, maka partai itu pun akan melakukan koalisi dengan partai lain.

"Pasti akan terjadi koalisi pada saat pembentukan kabinet. Nah itulah koalisi yang pragmatis yang sampai hari ini selalu berlangsung," ujar Arief.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Jokowi: Kita Jadi Satu dari 5 Negara yang Berhasil Kendalikan Covid-19 di Level 1

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.