Jokowi: Redistribusi Tanah Kita Lakukan Besar-besaran Tahun Ini

Kompas.com - 15/01/2017, 21:06 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kasus Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama di acara Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2016). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGPresiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait kasus Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penodaan agama di acara Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/11/2016).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merencanakan reformasi pertanahan 2017 ini. Presiden Joko Widodo menyebutkan, hal itu telah diawali sejak 2016, dengan memberikan tanah pada masyarakat adat.

"Redistribusi aset atau land reform yang akan kita lakukan besar-besaran tahun ini," kata Jokowi dalam pidato pada peringatan HUT PKPI di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Pengakuan hutan adat telah diberikan kepada sembilan masyarakat hukum adat dengan memberikan lahan hutan adat sebesar 12.544 hektare untuk 5.712 Kepala Keluarga (KK).

Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, masih ada stok 12,7 juta hektare lahan yang siap diberikan, baik kepada tanah-tanah adat maupun masyarakat di sekitar hutan.

Adapun hal ini dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi nilai-nilai asli Indonesia.

"Ada hampir 2.000 masyarakat hukum adat. Tetapi yang baru diberi sembilan. Ini baru awal," tuturnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X