Ancaman Gerakan Populis terhadap Demokrasi di Indonesia - Kompas.com

Ancaman Gerakan Populis terhadap Demokrasi di Indonesia

Kompas.com - 15/01/2017, 16:14 WIB
Kristian Erdianto Pengamat Intelijen Soeripto J. Said dalam diskusi 'Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme' yang diselenggarakan oleh Indonesian Democracy Monitor (INDEMO) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen Soeripto J. Said menilai bahwa Indonesia sedang mengalami penyebaran fenomena populisme.

Fenomena populisme sudah terjadi di Amerika dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Dalam janji kampanyenya, Trump menyiratkan sosok populis yang antidemokrasi.

Kemudian Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa. Sementara di Asia, muncul sosok Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Masyarakat merasa tidak puas dengan elite pemerintah dan mulai memercayai tokoh-tokoh yang cenderung konservatif dan anti-demokrasi.

Rasa tidak puas masyarakat disebabkan oleh kekecewaan publik terhadap proses demokrasi saat ini yang justru menimbulkan ketimpangan, baik di sektor politik maupun ekonomi.

Menurut Soeripto, gejala populisme muncul karena sumber daya alam dikuasai oleh korporasi. Korporasi melakukan pendekatan kepada pusat pengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.

Sehingga kebijakan publik terkesan mementingkan pihak pemodal dan merugikan kepentingan nasional.

"Bahkan kebijakan publik itu dianggap penjajahan bentuk baru di bidang ekonomi. Maka berkembanglah rasa kekecewaan publik terhadap pemerintah dan gerakan protes," ujar Soeripto dalam diskusi 'Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Soeripto mengatakan, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan untuk mengatasi ketimpangan agar fenomena populisme tidak semakin meluas.

Kehadiran korporasi global yang dinilai "menjajah", kata Soeripto, harus dibatasi oleh pemerintah.

Dia menilai, korporasi global hanya akan membuat generasi muda Indonesia menjadi "budak" di negaranya sendiri.

"Kita kan tidak mau wilayah Indonesia hanya jadi bagian dari geopolitik negara-negara yang berperilaku ekspansionis. Kehadiran negara-negara asing di Indonesia harus ditolak," ucap dia.

Pada kesempatan yang sama, dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Herry Priyono, mengatakan, fenomena populisme di Indonesia sengaja dipelihara oleh kelompok-kelompok politik maupun agama yang ingin berkuasa.

Jika terus dipelihara, maka agenda populis tersebut akan berdampak negatif pada pluralitas dan kebhinekaan. Sebab, populisme cenderung berpikiran tertutup dan anti-keberagaman.

"Menurut saya harus ada penolakan terhadap populisme. Harus ada jaminan rasa aman bahwa hidup bersama di Indonesia bisa dilakukan. Sekarang rasa cemas masyarakat semakin tinggi," ujar Herry.

Selain itu, menurut Herry, populisme juga akan mengancam agenda pro-demokrasi yang sedang berjalan.

Agenda pro-demokrasi seperti pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan hanya bisa berjalan bila suatu negara bersifat inklusif tanpa adanya diskriminasi.

"Efek dari populisme menyebabkan agenda pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dan kesejahteraan tidak berjalan karena agenda civic itu cirinya inklusiv tanpa diskriminasi," tuturnya.


EditorSandro Gatra


Close Ads X