Ancaman Gerakan Populis terhadap Demokrasi di Indonesia

Kompas.com - 15/01/2017, 16:14 WIB
Pengamat Intelijen Soeripto J. Said dalam diskusi 'Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme' yang diselenggarakan oleh Indonesian Democracy Monitor (INDEMO) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017). Kristian ErdiantoPengamat Intelijen Soeripto J. Said dalam diskusi 'Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme' yang diselenggarakan oleh Indonesian Democracy Monitor (INDEMO) di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen Soeripto J. Said menilai bahwa Indonesia sedang mengalami penyebaran fenomena populisme.

Fenomena populisme sudah terjadi di Amerika dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS.

Dalam janji kampanyenya, Trump menyiratkan sosok populis yang antidemokrasi.

Kemudian Inggris yang memutuskan keluar dari Uni Eropa. Sementara di Asia, muncul sosok Presiden Filipina Rodrigo Duterte.


Masyarakat merasa tidak puas dengan elite pemerintah dan mulai memercayai tokoh-tokoh yang cenderung konservatif dan anti-demokrasi.

Rasa tidak puas masyarakat disebabkan oleh kekecewaan publik terhadap proses demokrasi saat ini yang justru menimbulkan ketimpangan, baik di sektor politik maupun ekonomi.

Menurut Soeripto, gejala populisme muncul karena sumber daya alam dikuasai oleh korporasi. Korporasi melakukan pendekatan kepada pusat pengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.

Sehingga kebijakan publik terkesan mementingkan pihak pemodal dan merugikan kepentingan nasional.

"Bahkan kebijakan publik itu dianggap penjajahan bentuk baru di bidang ekonomi. Maka berkembanglah rasa kekecewaan publik terhadap pemerintah dan gerakan protes," ujar Soeripto dalam diskusi 'Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme' di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Soeripto mengatakan, pemerintah seharusnya mengambil kebijakan untuk mengatasi ketimpangan agar fenomena populisme tidak semakin meluas.

Kehadiran korporasi global yang dinilai "menjajah", kata Soeripto, harus dibatasi oleh pemerintah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X