PKPI Ingin Ormas yang Tidak Pancasilais Bubar dan Lenyap

Kompas.com - 15/01/2017, 14:02 WIB
Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), AM Hendropriyono Dok PKPIKetua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), AM Hendropriyono
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), AM Hendropriyono, menegaskan, salah satu perjuangan partainya adalah turut aktif menumpas terorisme, radikalisme, dan segala bentuk kekerasan serta pemaksaan kehendak terhadap masyarakat Indonesia.

Hal itu sesuai dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.

Ia menambahkan, PKPI akan berupaya agar organisasi-organisasi yang tidak berasaskan Pancasila bubar dari Bumi Pertiwi.

"Kalau meninggalkan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa kita, retak nanti bangsa kita. Lebih bagus yang retak adalah dia yang tidak menggunakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa," ujar Hendropriyono pada peringatan HUT PKPI di Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

"Lebih bagus bubar dan lenyap dari muka Bumi Pertiwi ini," katanya.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu menambahkan, filsafat Pancasila jangan sampai dikecilkan, apalagi ditinggalkan.

Ia memastikan, PKPI akan berada di belakang pemerintah apabila ada ancaman atau gangguan keamanan yang mengarah kepada negara. PKPI, kata dia, juga mengedepankan perlindungan hak asasi manusia sebagai individu dan sosial, sepanjang tidak melanggar kebebasan orang lain.

"Jadi, kami jelas, keberpihakannya adalah kepada bangsa kita sendiri," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X