Pengamat Sebut Ada Upaya untuk Ciptakan Calon Tunggal pada Pemilu 2019

Kompas.com - 14/01/2017, 14:52 WIB
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis Kompas.com / Dani PrabowoPakar hukum tata negara Margarito Kamis
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menduga ada tujuan tertentu di balik keinginan sejumlah fraksi di DPR untuk mempertahankan sistem ambang batas presiden atau presidential threshold.

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan pemerintah di dalam draf Rancangan Undang-Undang Pemilu ke DPR.

Meski belum final, pada RUU Pemilu, pemerintah mengusulkan pemberlakuan presidential threshold pada Pemilu 2019. Angkanya mengacu pada ketentuan yang sebelumnya digunakan pada Pemilu 2014, yaitu memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif.

(Baca: Wapres Nilai "Presidential Threshold" Masih Dibutuhkan)

“Jangan-jangan orang yang mau adanya presidential threshold ini mau ada calon tunggal di Pemilu 2019,” kata Margarito saat diskusi bertajuk ‘RUU Pemilu dan Masa Depan Demokrasi’ di Jakarta, Sabtu (14/1/2017).

Ia menilai, persoalan hukum akan timbul apabila usulan pemerintah diakomodasi. Sesuai amanat konstitusi, yang menjadi peserta pemilu legislatif maupun pemilu presiden yaitu partai politik.

Meski tetap dapat mengajukan calon anggota legislatif, menurut dia, dengan usulan pemerintah, hanya partai tertentu yang dapat mencalonkan presiden saat pilpres nantinya.

“Kalau hanya memilih DPR, disebut pemilu apa? Karena pada titik itu adalah dua. Asal partai itu ikut pemilu, maka dia berhak mencalonkan DPR juga dapat mencalonkan presiden,” ujarnya.

(Baca:Pengamat: Pemilu Serentak Tak Butuh "Presidential Threshold")

Untuk diketahui, dalam draf usulan pemerintah, ketentuan ambang batas itu diperuntukkan bagi partai atau gabungan partai politik.

Sebagai gambaran, berikut perolehan suara masing-masing parpol yang lolos ke Senayan. PDI Perjuangan meraih 18,95 persen suara (109 kursi), Golkar 14,75 persen suara (91 kursi), Gerindra 11,81 persen suara (73 kursi), Demokrat 10,19 persen suara (61 kursi), dan PAN 7,59 persen suara (49 kursi).

Kemudian PKB 9,04 persen suara (47 kursi), PKS 6,79 persen suara (40 kursi), PPP 6,53 persen suara (39 kursi), Nasdem 6,72 persen suara (35 kursi), dan Hanura 5,26 persen suara (16 kursi).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Terkait Pelantikan Iman Brotoseno, Komisi I Sebut Dewas TVRI Langgar UU MD3

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Penolak UU Minerba Gelar Sidang Rakyat

Nasional
KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

KPK Minta ICW Hormati Putusan Hakim Terkait Kader PDI-P Saeful Bahri

Nasional
Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan 'New Normal' Diawasi Ketat

Muhaimin Iskandar Minta Pelaksanaan "New Normal" Diawasi Ketat

Nasional
Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Kuasa Hukum: Pernyataan Farid Gaban Merupakan Kritik, Tak Dilandasi Niat Jahat

Nasional
Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Komite Penyelamat TVRI Kecam Pelantikan Iman Brotoseno sebagai Dirut

Nasional
Mendagri Terbitkan Pedoman 'New Normal', Atur Protokol di Mal hingga Salon

Mendagri Terbitkan Pedoman "New Normal", Atur Protokol di Mal hingga Salon

Nasional
Pemerintah Diminta Susun Panduan 'New Normal' Bersama Pemda

Pemerintah Diminta Susun Panduan "New Normal" Bersama Pemda

Nasional
Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Pemerintah Targetkan 4 Juta Tenaga Kerja lewat Proyek Strategis Nasional

Nasional
Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Jubir Pemerintah: Perasaan Gembira Kunci Imunitas Tubuh dari Covid-19

Nasional
KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

KPK Setor Rp 1,1 Miliar ke Kas Negara

Nasional
Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Lima Provinsi dengan Kenaikan Kasus Positif Covid-19 Tertinggi pada 29 Mei

Nasional
Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Masa Pemberian Bansos Diperpanjang hingga Desember, namun Nilainya Berkurang

Nasional
Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Wapres Ma'ruf Akui Banyak Hal yang Harus Diperbaiki dalam Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X