Komisi II DPR Dorong Pilkada Serentak Tak Hanya Semarak di DKI Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 mendatang. Namun, kesemarakannya dianggap masih belum terlihat.

Lebih dari itu, perhatian masyarakat cenderung terpusat pada satu daerah, yaitu Pilkada DKI Jakarta. Mulai dari pemasangan alat peraga kampanye (APK) hingga pemberitaan pilkada di 100 daerah lainnya dianggap masih sangat minim.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKB Lukman Edy berharap pemerintah daerah mampu mendorong agar sosialisasi pilkada ke depannya bisa lebih semarak.

"Kami ingin lihat juga ada enggak upaya pemda melakukan itu," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Jika sosialisasi minim, Lukman mengkhawatirkan pada Pilkada 2017 akan kembali terjadi penurunan tingkat partisipasi publik.

Jika masyarakat semakin tidak peduli terhadap proses demokrasi seperti gelaran pilkada, kata Lukman, maka semua pihak bertanggung jawab. Mulai dari partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu, hingga media.

Padahal, Komisi II telah mengubah sejumlah norma pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kepala Daerah (UU Pilkada) terkait kewajiban pemda melakukan sosialisasi pilkada. Selain itu, UU juga memperbolehkan pasangan calon mencetak APK.

(Baca: Suara Lirih 100 Daerah untuk Pilkada 2017)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, sejumlah upaya telah didorong agar semarak pilkada tak hanya terjadi di Ibu Kota, tetapi juga terjadi di 100 daerah lainnya.

Misalnya, dengan mendorong sosialisasi yang lebih masif serta memberikan anggaran yang cukup kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar terus mengupayakan partisipasi masyarakat.

"Kami harap partai politik juga bantu. Media, ormas. Ini tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan Pilkada di 101 daerah," ucap Riza.