Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

HNW: Pilkada Saja Ada Ambang Batasnya, Masa Pilpres Tidak Ada

Kompas.com - 13/01/2017, 16:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan, meski pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada 2019 berlangsung serentak, ambang batas pencalonan tetap dibutuhkan dalam pilpres.

Menurut Hidayat, aturan ini wajar jika mengacu pada pilkada yang mewajibkan partai politik atau gabungan parpol memenuhi syarat ambang batas pencalonan kepala daerah, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara pileg DPRD.

"Pilkada saja ada ambang batasnya, masa untuk pilpres enggak ada ambang batasnya," ujar Hidayat saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan , Jakarta, Jumat (13/1/2017).

"Tapi ini masih terus kami kaji juga terkait kelebihan dan kekurangan ditiadakannya presidential threshold (ambang batas), tapi setidaknya analoginya ya itu tadi," kata dia. 

Hidayat menambahkan, jika tak ada presidential threshold, dikhawatirkan bermunculan calon presiden yang dukungan politiknya kecil. Sebab, tanpa presidential threshold, semua partai, termasuk yang baru, berhak mengajukan calon presiden.

Jika seorang calon presiden hanya memperoleh segelintir dukungan politik, dikhawatirkan jika menang, maka legitimasi politiknya juga rendah.

Ini disebabkan para pemilihnya bisa saja sekadar masa mengambang. Tanpa legitimasi politik yang kuat, dikhawatirkan pemerintahan berjalan tidak stabil.

Karena itu, ia menuturkan, keberadaan presidential threshold masih diperlukan. Terkait besarannya, Hidayat mengatakan agar hal itu dibahas di Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu.

"Kalau besarannya 20 persen masih memungkinkan munculnya dua sampai tiga pasangan calon dan bahkan 4 kontestan. Itu lebih baik karena memberi ruang untuk kontestasi yang lebih terbuka," kata Wakil Ketua MPR ini.

Kompas TV Prabowo Siap Maju Jadi Capres di Pilpres 2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com