Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diharap Dapat Memutus Dinasti Politik mulai Pilkada 2017

Kompas.com - 13/01/2017, 16:20 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina, mengatakan, masyarakat sebagai pemilih punya peran besar untuk memutus dinasti politik.

Menurut dia, pilkada serentak 2017 bisa dijadikan momentum untuk memangkas budaya pemerintahan turun-temurun yang dianggap sarat korupsi.

"Pemilih harus cerdas melihat rekam jejak kandidat, termasuk keluarga yang terafiliasi," ujar Almas dalam diskusi di Sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1/2017).

Untuk pilkada pada 15 Februari 2017, setidaknya ada 12 kandidat yang diketahui berasal dari dinasti politik yang terbangun di daerah masing-masing.

Pertama, Andika Hazrumy yang maju menjadi calon wakil gubernur Banten. Andika merupakan anak kandung mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, yang menjadi terpidana di KPK.

Andika yang sebelumnya merupakan anggota DPR RI periode 2014-2019 dicalonkan oleh DPP Partai Golkar Banten yang dipimpin oleh Ratu Tatu Chasanah, adik kandung Atut.

Selain itu, nama lainnya adalah adik mantan Wakil Bupati Mesuji Ismail Ishak, Adam Ishak. Ia akan maju menjadi calon wakil bupati Mesuji.

Di Kabupaten Barito Kuala, sepasang kandidat bupati dan wakil bupatinya merupakan kerabat Hasanuddin Murad, Bupati Barito Kuala, yang saat ini menjabat.

Noormiliyani yang mencalonkan diri sebagai bupati merupakan istri dari Hasanuddin. Sementara itu, Rahmadian Noor yang menjadi calon wakil bupati merupakan keponakan Hasanuddin.

(Baca juga: ICW: Masyarakat Belum "Melek" untuk Memutus Rantai Dinasti Politik)

Kemudian, kandidat lainnya adalah calon gubernur Gorontalo, Hana Hasanah Fadel, yang merupakan istri dari mantan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad.

Ada juga calon bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, yang merupakan anak dari mantan Bupati Muba yang kini menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.

Nama lainnya adalah calon bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, yang merupakan adik dari Bupati Lampung Barat saat ini, Mukhlis Basri; calon bupati Pringsewu, Siti Rahma, yang merupakan anak dari Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri.

Lalu, ada calon wali kota Batu, Dewanti Rumpoko, yang merupakan istri dari Wali Kota Batu Eddy Rumpoko; calon bupati Landak, Karolin Margret Natasa, yang merupakan anak dari Gubernur Kalimantan Barat Kornelis; serta calon bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua, yang merupakan adik dari mantan Bupati Maluku Tengah, Abdullah Tuasikal.

Terakhir, Wali Kota Cimahi Atty Suharti masih terdaftar sebagai petahana. Padahal, statusnya di Komisi Pemberantasan Korupsi adalah menjadi tersangka bersama suaminya, Muhammad Itoc Tochija. Itoc juga pernah duduk di kursi wali kota Cimahi untuk periode 2002-2007.

(Baca juga: Tiga Jenis Dinasti Politik, Mana yang Terkuat?)

Khusus kasus Atty, Almas kembali mengingatkan masyarakat untuk mawas diri. Jika ada keluarga dari kelompok dinasti, bahkan calon itu sendiri terkait dengan kasus korupsi, maka sudah sepatutnya masyarakat tak menjadikannya sebagai pilihan.

"Ketika dia diberi kesempatan memimpin daerah, tetapi dia korupsi, apa masyarakat akan memberikan kesempatan? Padahal, kepercayaan sudah dikhianati," kata Almas.

Kompas TV Dinasti Banten yang Kuat - A Day With Rano Karno
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com