Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Pilih Penyederhanaan Fraksi di DPR Dibanding Naikkan Ambang Batas

Kompas.com - 13/01/2017, 15:09 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, peningkatan ambang batas parlemen yang ekstrem justru tak baik bagi keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

Menurut Arsul, akan ada banyak suara yang dikorbankan bila ambang batas parlemen meningkat drastis.

"Kami berkeyakinan bahwa penyederhanaan partai dalam sistem demokrasi tidak dilakukan dengan cara penetapan ambang batas, melainkan dengan proses pendidikan politik yang berkelanjutan kepada rakyat," tulis Arsul melalui pesan singkat, Jumat (13/1/2017).

(Baca: Ini Lima Opsi Ambang Batas Parlemen Pemilu 2019)

Caranya, kata Arsul, masyarakat harus dibiasakan memilih partai yang selama ini transparan dan akuntabel dalam setiap aktivitas politiknya, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Hal tersebut, menurut Arsul, akan membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih partai. Dengan demikian, partai yang tak transparan dan akuntabel dengan sendirinya akan tersisih.

Ia menyatakan, penyederhanaan partai di parlemen juga bisa dilakukan tanpa menaikkan ambang batas parlemen, yakni dengan penyederhanaan fraksi di parlemen.

"Kalaupun penyederhanaan fraksi itu akan dilakukan, maka bisa diset, misalnya minimum fraksi beranggotakan di atas 40 anggota," lanjut dia.

Pemerintah dan DPR tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Salah satunya soal ambang batas parlemen.

Ada lima opsi ambang batas parlemen yang ditawarkan semua fraksi untuk Pemilu Legislatif 2019, yakni 0 persen, 3,5 persen, 5 persen, 7 persen, dan 10 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com