Polri Benarkan Kapolda Jabar Jadi Ketua Dewan Pembina GMBI

Kompas.com - 13/01/2017, 14:13 WIB
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/12/2016) Lutfy Mairizal PutraKepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto di Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu (7/12/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto membenarkan bahwa Kapolda Jawa Barat Anton Charliyan merupakan Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI).

Ormas ini sempat mengawal pemeriksaan pimpinan FPI Rizieq Shihab sebagai saksi dalam kasus dugaan penodaan lambang negara di Mapolda Jawa Barat.

Sekretariat ormas tersebut di Bogor kemudian dibakar oleh kelompok lain yang diduga dipicu oleh isu penusukan anggota FPI.

"Memang demikian. Namun, masalah pidananya siapa berbuat apa," ujar Rikwanto, di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (13/1/2017).


Rikwanto menganggap wajar keterlibatan Anton dalam sebuah ormas. Bukan hal baru jika polisi akrab dengan ormas tertentu.

"Pejabat kepolisian di tempat manapun sering diminta ke perkumpulan tertentu," kata Rikwanto.

Namun, jika ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok tersebut, tak serta merta menyalahkan pengurusnya.

"Kalau yang ada tindak pidana itu tanggung jawab pribadi siapapun dia," kata Rikwanto.

Pembakaran Sekretariat GMBI di Bogor diduga dipicu oleh isu penusukan anggota FPI dan perusakan mobil akibat bentrok.

Namun, kata Rikwanto, isu tersebut tidak jelas kebenarannya.

"Itu berita yang beredar di medsos. Sampai saat ini sudah saya konfirmasikan ke Polda Jabar, itu belum ada faktanya," ujar Rikwanto.

Rikwanto mengimbau ormas dan masyarakat untuk tidak mudah terpanving dengan pemberitaan di media sosial.

Masyarakat diminta cerdas dengan tidak memercayai begitu saja informasi yang ada.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X