Kompas.com - 13/01/2017, 12:00 WIB
Kompas TV Jokowi: Kuota Haji Indonesia 2017 Naik 52.200 Orang
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mujahid meminta Kementerian Agama meningkatkan kesiapan dalam menghadapi musim haji tahun ini.

Pasalnya, kuota haji tahun ini bertambah dari tiga tahun sebelumnya. “Jangan sampai tambah jemaah, tambah masalah,” kata Sodik dalam pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (13/1/2017).

Seperti diketahui, kuota jemaah haji Indonesia tahun ini sebanyak 221.000 orang.

Sejak 2013, kuota haji Indonesia yang semula 211.000 orang dipangkas menjadi 168.800 orang lantaran renovasi Masjidil Haram.

(Baca: Fadli Zon: Tambahan Kuota Haji Tak Signifikan, Antrean Tetap Panjang)

Sodik menyoroti adanya sejumlah persoalan yang mungkin terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada lagi persoalan terkait pendaftaran, pengurusan paspor dan visa haji.

“Jangan sampai visa haji terlambat, karena akan merembet ke masalah lain seperti grouping dan lain-lain,” ujarnya.

Berikutnya, proses pendaftaran dan mutasi calon haji harus dipermudah. Jika ada jemaah yang wafat, terutama pasangan suami/istri, posisi mereka diharapkan dapat cepat digantikan ahli waris yang ditunjuk.

Selain itu, anggota Fraksi Gerindra itu juga meminta agar pembinaan serta manajemen calon jemaah dilakukan secara maksimal. Sehingga, mereka bisa siap secara fisik, mental, ilmu serta kedisiplinan.

“Untuk hal tersebut dapat dilakukan dua hal, yakni revisi dan pemantapan manasik. Jangan hal ibadah saja, tapi juga pengenalan medan, perlindungan dan keamanan, serta kesehatan,” pungkasnya.

(Baca: Kuota Haji Ditambah 52.200 Orang, Kemenag Lakukan Persiapan)

“Selanjutnya, manajemen jemaah dimulai dengan kualitas dan diklat ketua regu, ketua rombongan, ketua kloter lebih ditingkatkan,” lanjut dia.

Lebih jauh, Sodik juga meminta agar pemerintah memastikan bahwa seluruh sarana dan prasara penunjang kelancaran ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina siap. Hal itu meliputi karpet, air conditioner, toilet dan sebagainya.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X