Cegah Penipuan Travel Umrah, Kemenag Imbau Publik Gunakan Aplikasi Ini

Kompas.com - 12/01/2017, 20:38 WIB
Manusia menyemut melakukan tawaf mengelilingi Kakbah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINEManusia menyemut melakukan tawaf mengelilingi Kakbah, bangunan suci di Masjidil Haram, di Kota Mekkah, Arab Saudi, bagian dari kegiatan haji, 8 Oktober 2013. Lebih dari dua juta muslim tiba di kota suci ini untuk ibadah haji tahunan.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Data Kementerian Agama menunjukkan, ada 17 travel haji dan umrah yang izinnya dicabut selama dua tahun terakhir. Mayoritas dicabut izinnya karena melakukan malapraktik, seperti keterlambatan pembayaran akomodasi yang membuat jemaah telantar di Arab Saudi.

Guna menghindari hal tersebut, masyarakat diimbau untuk lebih selektif dalam memilih travel haji dan umrah. Salah satunya bisa menggunakan aplikasi "Umrah Cerdas".

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Abdul Djamil, menuturkan, melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa memperoleh informasi instan untuk mengetahui apakah sebuah travel haji dan umrah memiliki izin atau tidak.

"Ada daftar penyelenggara umrah yang berizin. Kalau ketik satu kata saja pada search engine-nya, akan bisa terlihat, masuk dalam daftar enggak. Kalau enggak ada daftarnya, berarti tidak berizin," ujar Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

(Baca: Dua Tahun Terakhir, Kemenag Cabut Izin 17 Agen Perjalanan Haji-Umrah)

Aplikasi tersebut diluncurkan sejak November 2016 lalu. Dengan adanya "Umrah Cerdas", diharapkan masyarakat tidak lagi tertipu dengan agen-agen travel haji dan umrah yang abal-abal.

Abdul mengakui, aplikasi tersebut belum tentu menyentuh semua kalangan masyarakat, seperti masyarakat desa yang masih belum melek teknologi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mengimbau agar masyarakat juga bisa mencari informasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama setempat.

"Seyogianya tanya ke Kanwil dan Kantor Kemenag. Jadi, jangan langsung (mudah) dirayu oleh orang. Kan sekarang berseliweran (agen travel haji dan umrah abal-abal)," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Akun YouTube BNPB Diretas, Sedang Dilakukan Perbaikan

Nasional
UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 220 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Pakar Usul Ibu Kota Negara Baru Cukup jadi Pusat Pemerintahan

Nasional
Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Kemendagri Imbau Masyarakat Adat dan Penyandang Disabilitas Segera Buat NIK

Nasional
Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Muncul Hoaks CEO BioNTech Menolak Divaksin karena Alasan Keamanan, Ini Penjelasannya

Nasional
Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Lantik Novel dkk Jadi ASN, Kapolri: Rekam Jejak Rekan-rekan Tak Saya Ragukan

Nasional
Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan 'Cebong' atau 'Kampret'

Ajak Mubalig Jaga Persatuan, Zulhas: Bukan Lahirkan "Cebong" atau "Kampret"

Nasional
UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

UPDATE: 360.510 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 0,61 Persen

Nasional
Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Menlu Dorong Kebijakan Inklusif agar Pemulihan Ekonomi Pasca-pandemi Merata

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

UPDATE Erupsi Semeru: 43 Orang Meninggal Dunia, 104 Orang Luka-Luka

Nasional
44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

44 Eks Pegawai KPK Dilantik Kapolri Jadi ASN pada Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

UPDATE 9 Desember: Tambah 296, Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.109.364

Nasional
Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Bantuan Kuota Data Internet Kemendikbud-Ristek Ditambah

Nasional
UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

UPDATE: Bertambah 220, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.258.560

Nasional
Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Pemerintah Diimbau Perketat Tracing Cegah Omicron, Puan: Jangan Sampai Kita Kecolongan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.