Kuota Haji Ditambah 52.200 Orang, Kemenag Lakukan Persiapan

Kompas.com - 12/01/2017, 17:08 WIB
Ribuan umat Islam shalat berjamaah di Masjid Namira, Padang Arafah, dekat kota suci Mekah, Saudi Arabia, 23 September 2015. Umat Islam berkumpul di Padang Arafah pada puncak ibadah haji, tepatnya 9 Dzulhijjah pada penanggalan Islam. AFP PHOTO / MOHAMMED AL-SHAIKHRibuan umat Islam shalat berjamaah di Masjid Namira, Padang Arafah, dekat kota suci Mekah, Saudi Arabia, 23 September 2015. Umat Islam berkumpul di Padang Arafah pada puncak ibadah haji, tepatnya 9 Dzulhijjah pada penanggalan Islam.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Agama telah melakukan sejumlah persiapan terkait penambahan jatah kuota haji menjadi sebesar 221.000 orang untuk Indonesia.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Abdul Djamil mengatakan, hal krusial yang harus segera dilakukan adalah kesiapan 13 embarkasi dan penyiapan kloter.

Nantinya akan ada lebih dari 500 kloter. Sedangkan kloter tahun lalu adalah 385.

"Ini tentu harus dilakukan persiapan di provinsi-provinsi yang lakukan embarkasi itu petugas yang mengawaki dan proses pelunasan," kata Abdul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

(Baca: Jokowi: Kuota Haji 2017 Naik 52.200 Orang)

Adapun terkait proses pelunasan, terdiri dari dua tahap. Tahapan pertama, mereka yang belum berhaji.

Kedua, mereka yang lansia. Kemudian yang lunas tunda, yaitu yang keberangkatannya tertunda karena satu-dua hal.

Selain itu, hal yang akan disiapkan adalah pelayanan luar negeri, misalnya akomodasi hotel dan transportasi.

(baca: Arab Saudi Tolak Permintaan Indonesia Pakai Kuota Haji Negara Lain)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan, persiapan Kemenag perlu diawasi agar pelaksanaannya maksimal. Terlebih penambahan kuota mencapai lebih dari 52.000 jamaah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X