Kompas.com - 12/01/2017, 14:10 WIB
Komisioner KASN Waluyo dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisioner KASN Waluyo dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berharap memiliki wewenang yang lebih besar berupa pemberian sanksi kepada aparatur sipil negara yang dinilai melanggar norma dasar dan kode etik perilaku.

Penambahan wewenang  dinilai perlu untuk meminimalisir pelanggaran hukum oleh aparatur sipil negara.

"Seandainya ada kewenangan yang bisa memberikan efek jera lebih pada pengambil keputusan," ujar Komisioner KASN Waluyo, pada sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2017).

Waluyo mengatakan, dengan kewenangan itu, KASN bisa memberikan sanksi yang berdampak langsung pada aspek kepegawaian maupun aspek keuangan aparatur yang dinilai melanggar ketentuan.

Misalnya, penundaan kenaikan jabatan, penurunan jabatan, hingga dicopot dari jabatan struktural.

Contoh lain, penundaan kenaikan pendapatan atau pemotongan gaji.

Saat ini, KASN diberi kewenangan meminta klarifikasi atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah, untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, undang-undang memberi kewenangan bagi KASN untuk menyampaikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang terkait pelanggaran kode etik atau norma dasar yang dilakukan aparatur.

Apabila rekomendasi tidak ditindaklanjuti, KASN dapat mengirim surat kepada Presiden terkait hal tersebut.

"Bagaimana pun, ini sifatnya rekomendasi. Meski rekomendasi itu sebenarnya mengikat dan perlu ditindaklanjuti," kata Waluyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
Lewat 'Indeks Kualitas Kebijakan', LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Lewat "Indeks Kualitas Kebijakan", LAN Berupaya Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pemerintah

Nasional
4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

4 Kader Tersandung Kasus Korupsi, Waketum Golkar: Kami Sudah Wanti-wanti...

Nasional
Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Jokowi: Virus Corona Tak Mungkin Hilang Total, Ayo Vaksinasi dan Laksanakan Prokes

Nasional
Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Komnas HAM dan Propam Polri Tunjuk Penanggung Jawab Guna Optimalkan Pengawasan Kinerja Polisi

Nasional
Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Kapolri Minta Kapolda-Kapolres Tak Ragu Pecat Anggota yang Langgar Aturan Saat Bertugas

Nasional
Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Rangkaian HUT ke-57 Golkar, Airlangga Tabur Bunga di TMP Kalibata

Nasional
Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Bakal Tindak Tegas, Mahfud Minta Praktik Pinjol Ilegal Segera Dihentikan

Nasional
Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 16.697 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Mahfud Minta Masyarakat Tak Usah Bayar Utang ke Pinjol Ilegal

Nasional
Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Naiki Rantis Paspampres, Jokowi Sapa Masyarakat di Tarakan

Nasional
Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Mahfud Tegaskan Bakal Tindak Tegas Praktik Pinjol Ilegal

Nasional
KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

KPK Tahan Tersangka Kasus Proyek Jalan Lingkar Bengkalis, Tak Dihadirkan karena Sakit

Nasional
Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Maulid Nabi Muhammad, Menag Ingatkan untuk Berempati dan Mengelola Perbedaan

Nasional
Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Pemerintah Diminta Lakukan Segala Cara agar Sanksi dari WADA Cepat Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.