Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Sebut Kekerasan di STIP Memalukan dan Tak Beradab

Kompas.com - 12/01/2017, 11:52 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak boleh lagi ada kekerasan yang dialami taruna saat mengikuti pendidikan di akademi, apalagi sampai mengakibatkan kematian.

Ia mengingatkan bahwa ancamannya bisa dituntut pidana serta pemecatan.

"Apa yang terjadi baru-baru ini di sebuah pendidikan vokasional adalah sesuatu yang memalukan, tidak patut, dan tidak beradab," kata Menhub Budi di depan ratusan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1/2017), seperti dikutip Antara.

(Baca: Ada Enam Korban Penganiayaan di STIP, Seorang Taruna Tewas)

Menhub berada di Semarang untuk meninjau pembangunan proyek Bandara Internasional Ahmad Yani dan meresmikan Gedung Serbaguna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Hal tersebut disampaikan Menhub menanggapi tewasnya Amirullah Adityas Putra (18), taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang dianiaya seniornya.

Menhub mengatakan, perilaku siswa di sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu sangat merugikan dan mencemarkan nama baik sehingga patut mendapat hukuman tegas.

(Baca: Ini Kronologi Tewasnya Taruna STIP Usai Dipukul Seniornya)

Taruna di sekolah vokasional, kata Menhub, seharusnya merupakan siswa yang beradab dan memiliki kepandaian yang baik, bukan sebaliknya yang justru menjadi manusia yang merugikan.

"Mari kita tinggalkan cara-cara kekerasan dan sok senioritas karena seharusnya lulusan sekolah ini bisa menjadi duta Indonesia di luar negeri," katanya.

(Baca: Ini Motif Penganiayaan Enam Taruna STIP)

Kementerian Perhubungan, kata Budi, akan terus melakukan pengawasan dan melakukan tindakan tegas terhadap siswa yang ketahuan melakukan kekerasan karena hal itu tidak boleh dilakukan di sekolah.

Selain itu, Menhub juga minta agar pengelola dan pengajar akademi bersama-sama ikut mengawasi dan menerapkan regulasi supaya kejadian serupa tak terus berulang.

"Atas kejadian tersebut, tidak perlu sekolah ditutup, tapi yang perlu adalah mengawasi secara tegas dan menerapkan regulasi," kata Menhub.

Budi berharap lulusan dari sekolah yang berada di bawah kementeriannya itu bisa menjadi manusia yang beradab dan berakal sehat sehingga mampu berguna bagi nusa dan bangsa.

Kompas TV Hilangkan Kekerasan Dalam Pendidikan di Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber ANTARA


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com