Menhub Sebut Kekerasan di STIP Memalukan dan Tak Beradab

Kompas.com - 12/01/2017, 11:52 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Usai meninjau korban kapal Zahro Express? yang terbakar di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta (2/1/2017) Achmad Fauzi/Kompas.comMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Usai meninjau korban kapal Zahro Express? yang terbakar di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta (2/1/2017)
EditorSandro Gatra

SEMARANG, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak boleh lagi ada kekerasan yang dialami taruna saat mengikuti pendidikan di akademi, apalagi sampai mengakibatkan kematian.

Ia mengingatkan bahwa ancamannya bisa dituntut pidana serta pemecatan.

"Apa yang terjadi baru-baru ini di sebuah pendidikan vokasional adalah sesuatu yang memalukan, tidak patut, dan tidak beradab," kata Menhub Budi di depan ratusan taruna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, Jawa Tengah, Kamis (12/1/2017), seperti dikutip Antara.

(Baca: Ada Enam Korban Penganiayaan di STIP, Seorang Taruna Tewas)

Menhub berada di Semarang untuk meninjau pembangunan proyek Bandara Internasional Ahmad Yani dan meresmikan Gedung Serbaguna Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Hal tersebut disampaikan Menhub menanggapi tewasnya Amirullah Adityas Putra (18), taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang dianiaya seniornya.

Menhub mengatakan, perilaku siswa di sekolah di bawah naungan Kementerian Perhubungan itu sangat merugikan dan mencemarkan nama baik sehingga patut mendapat hukuman tegas.

(Baca: Ini Kronologi Tewasnya Taruna STIP Usai Dipukul Seniornya)

Taruna di sekolah vokasional, kata Menhub, seharusnya merupakan siswa yang beradab dan memiliki kepandaian yang baik, bukan sebaliknya yang justru menjadi manusia yang merugikan.

"Mari kita tinggalkan cara-cara kekerasan dan sok senioritas karena seharusnya lulusan sekolah ini bisa menjadi duta Indonesia di luar negeri," katanya.

(Baca: Ini Motif Penganiayaan Enam Taruna STIP)

Kementerian Perhubungan, kata Budi, akan terus melakukan pengawasan dan melakukan tindakan tegas terhadap siswa yang ketahuan melakukan kekerasan karena hal itu tidak boleh dilakukan di sekolah.

Selain itu, Menhub juga minta agar pengelola dan pengajar akademi bersama-sama ikut mengawasi dan menerapkan regulasi supaya kejadian serupa tak terus berulang.

"Atas kejadian tersebut, tidak perlu sekolah ditutup, tapi yang perlu adalah mengawasi secara tegas dan menerapkan regulasi," kata Menhub.

Budi berharap lulusan dari sekolah yang berada di bawah kementeriannya itu bisa menjadi manusia yang beradab dan berakal sehat sehingga mampu berguna bagi nusa dan bangsa.



Sumber ANTARA
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X