Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizieq Akan Laporkan Gubernur BI, Menkeu, dan Peruri soal Logo Palu Arit

Kompas.com - 11/01/2017, 18:33 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab berencana melaporkan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Mabes Polri terkait logo mirip palu arit pada cetakan uang baru.

Gubernur BI dan Menkeu dianggap bertanggung jawab karena turut membubuhkan tanda tangan pada uang baru tersebut. Selain itu, Rizieq juga akan melaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dan desainer logo.

"Kami akan laporkan ke Mabes Polri. Kami akan laporkan Gubernur BI, Menteri Keuangan," kata Rizieq saat menemui pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

"Di samping itu, Peruri sebagai pencetak mata uang ini juga akan kami laporkan, termasuk juga desainernya," ujarnya.

Rizieq mengatakan, pihaknya telah membentuk tim advokat dan tim pelapor untuk segera melayangkan laporan tersebut dalam waktu dekat.

Ia ingin agar polisi mendalami soal logo mirip palu arit di uang kertas baru yang telah diresmikan itu.

"Insya Allah dalam satu-dua hari ini, kami sudah ada tim pelapornya, tim advokatnya, dan lengkap barang bukti," tutur Rizieq.

Kegelisahan mengenai kebangkitan komunisme sudah lama dirasakan Rizieq. Bahkan, dia mengatakan pernah memaparkan indikasi kebangkitan paham komunisme dalam simposium tentang PKI beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, beberapa bulan lalu juga sempat viral mengenai dua versi uang Rp 100.000 lama. Pada salah satu versi, pihaknya menemukan hologram lambang BI yang sebagian hurufnya disamarkan dan sebagiannya lagi ditonjolkan.

Bagian yang menonjol tersebut dianggap mirip simbol palu arit yang jadi simbol PKI. Hal itu, menurut Rizieq, telah diprotes beberapa kelompok masyarakat di daerah yang mendatangi BI daerah di Palembang untuk melayangkan protes.

Temuan tersebut bahkan pernah diadukan Rizieq kepada Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian secara lisan. Rizieq mengaku senang karena pihak BI merespons pengaduan tersebut dan menarik uang Rp 100.000 itu.

"Diganti dengan uang baru, kami senang. Artinya diakomodasi," tuturnya.

Namun, ternyata, ia menemukan bahwa pada uang baru logo mirip palu arit tersebut kembali ditemukan. Meski telah ada penjelasan dari pihak BI, Rizieq menilai perlu ada permohonan maaf secara nasional.

"Walaupun ini khilaf, tidak sengaja, tetapi ini sudah terjadi. Mestinya, ada permohonan maaf secara nasional. Silakan minta maaf kepada bangsa ini dan berkomitmen tidak mencetaknya lagi," tutur dia.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memperkirakan ada oknum di bagian desain uang tersebut. Namun, ia meyakini pimpinan BI tak bermaksud untuk membuat logo seperti itu.

Menurut dia, temuan tersebut wajar ditanyakan dan tidak tergolong tindak kriminal atau penghasutan.

"Ini proses dari bawah dan perlu didalami siapa yang desain sehingga timbul keresahan dan pertanyaan," ujar Fadli.

Bantahan Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan bahwa uang rupiah tidak memuat simbol terlarang palu dan arit.

Menurut Agus, gambar yang dipersepsikan oleh sebagian pihak sebagai simbol palu dan arit adalah logo BI yang dipotong secara diagonal sehingga membentuk ornamen yang tidak beraturan.

"Gambar tersebut merupakan gambar saling isi (rectoverso), yang merupakan bagian dari unsur pengaman uang rupiah. Unsur pengaman dalam uang rupiah bertujuan agar masyarakat mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang, sekaligus menghindari pemalsuan," ujar Agus dalam pernyataan resmi, Selasa (10/1/2017).

(Baca: BI Kembali Tegaskan Tak Ada Simbol Palu Arit pada Rupiah)

Kompas TV Benarkah Ada Gambar Palu Arit di Logo Bank Indonesia?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com