Jokowi Ingatkan, Target Restorasi Gambut pada 2020 Capai 2 Juta Hektar

Kompas.com - 11/01/2017, 17:09 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diabadikan saat memberikan sambutan pembukaan 'International Mathematics and Science Olympic' (IMSO) 2016 di Hotel  Allium, Tangerang. Rabu (9/11/2016). Olimpiade matematika dan sains internasional tingkat sekolah dasar ini diikuti oleh peserta dari 22 Negara. Kompas.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIPresiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diabadikan saat memberikan sambutan pembukaan 'International Mathematics and Science Olympic' (IMSO) 2016 di Hotel Allium, Tangerang. Rabu (9/11/2016). Olimpiade matematika dan sains internasional tingkat sekolah dasar ini diikuti oleh peserta dari 22 Negara.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan lagi soal target restorasi lahan gambut di Indonesia sampai 2020, yakni 2 juta hektar.

"Sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut di awal 2016, kami telah menargetkan target restorasi lahan gambut sampai 2020 seluas 2 juta hektar di tujuh provinsi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Pada 2016, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) berhasil merestorasi 400 hektar lahan di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Pada 2017, BRG juga menargetkan merestorasi 400 hektar lahan gambut.

"Dari peta indikatif, terlihat jelas restorasi lahan gambut baru dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya," kata Jokowi.

"Mulai dari hutan produksi sampai areal pengguna lain. Sisanya dilakukan di hutan lindung atau kawasan konservasi, yaitu seluas 685 ribu hektar," ujar dia.

Khusus untuk restorasi lahan gambut di kawasan budidaya, Jokowi meminta BRG untuk mengedepankan empat prinsip.

Pertama, BRG harus menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait lahan gambut kepada warga agar lahan tersebut tidak rusak.

Kedua, peran swasta (pemegang konsesi lahan) hingga BUMN harus dilibatkan lebih jauh untuk restorasi lahan.

Ketiga, penegakan hukum lingkungan hidup harus tegas, termasuk evaluasi kepada pemegang izin konsesi yang terbukti membakar atau melakukan alih fungsi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung lahan gambut.

Keempat, Jokowi juga meminta kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian betul-betul memperhatikan fungsi hidrologis gambut.

"Dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Jokowi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X