Kompas.com - 11/01/2017, 17:09 WIB
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diabadikan saat memberikan sambutan pembukaan 'International Mathematics and Science Olympic' (IMSO) 2016 di Hotel  Allium, Tangerang. Rabu (9/11/2016). Olimpiade matematika dan sains internasional tingkat sekolah dasar ini diikuti oleh peserta dari 22 Negara. Kompas.com/ANDREAS LUKAS ALTOBELIPresiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diabadikan saat memberikan sambutan pembukaan 'International Mathematics and Science Olympic' (IMSO) 2016 di Hotel Allium, Tangerang. Rabu (9/11/2016). Olimpiade matematika dan sains internasional tingkat sekolah dasar ini diikuti oleh peserta dari 22 Negara.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan lagi soal target restorasi lahan gambut di Indonesia sampai 2020, yakni 2 juta hektar.

"Sejalan dengan pembentukan Badan Restorasi Gambut di awal 2016, kami telah menargetkan target restorasi lahan gambut sampai 2020 seluas 2 juta hektar di tujuh provinsi," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Pada 2016, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) berhasil merestorasi 400 hektar lahan di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

Pada 2017, BRG juga menargetkan merestorasi 400 hektar lahan gambut.

"Dari peta indikatif, terlihat jelas restorasi lahan gambut baru dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya," kata Jokowi.

"Mulai dari hutan produksi sampai areal pengguna lain. Sisanya dilakukan di hutan lindung atau kawasan konservasi, yaitu seluas 685 ribu hektar," ujar dia.

Khusus untuk restorasi lahan gambut di kawasan budidaya, Jokowi meminta BRG untuk mengedepankan empat prinsip.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, BRG harus menggencarkan sosialisasi dan edukasi terkait lahan gambut kepada warga agar lahan tersebut tidak rusak.

Kedua, peran swasta (pemegang konsesi lahan) hingga BUMN harus dilibatkan lebih jauh untuk restorasi lahan.

Ketiga, penegakan hukum lingkungan hidup harus tegas, termasuk evaluasi kepada pemegang izin konsesi yang terbukti membakar atau melakukan alih fungsi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung lahan gambut.

Keempat, Jokowi juga meminta kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian betul-betul memperhatikan fungsi hidrologis gambut.

"Dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujar Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.