2016, Komnas HAM Terima 52 Aduan Pelanggaran Kebebasan Beragama oleh Pemda

Kompas.com - 10/01/2017, 22:59 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, pihak pemerintah menjadi pelaku yang paling banyak dilaporkan masyarakat terkait problem Kebebasan Berekspresi dan Beragama pada 2016.

Koordinator Desk Kebebasan Berekspresi dan Beragama (KBB) Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan, pihaknya menerima sekitar 52 pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan beragama yang dilakukan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Jayadi, jumlah laporan pada 2016 meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sekitar 36 pengaduan.

"Hal ini sungguh memprihatinkan karena pemda yang harusnya melaksanakan mandat melindungi hak beragama warga negara justru menjadi pelaku pelanggaran," ujar Jayadi di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Jayadi mencontohkan, beberapa di antaranya, seperti pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.

Pemerintah setempat, kata Jayadi, mengeluarkan kebijakan yang membatasi aktivitas warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Kebijakan itu seperti pelayanan KTP dan pelayanan surat perkawinan oleh aparat KUA dengan syarat adanya surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah dari warga JAI agar bisa dilayani.

Kemudian, Komnas HAM juga menemukan adanya diskriminasi pencatatan perkawinan bagi warga Sunda Wiwitan di Cigugur.

Pemerintah setempat enggan memberikan pelayanan bagi warga Sunda Wiwitan lantaran dianggap tidak memiliki organisasi yang tercatat oleh pemerintah.

Selain itu, Jayadi juga menyebut sengketa lahan pendirian rumah ibadah GKI Yasmin di Bogor sebagai salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan pemda setempat.

Wali Kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang berisi pembatalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gereja Kristen Indonesia (GKI) yang berlokasi di Taman Yasmin, Bogor, Jawa Barat.

Dengan dikeluarkannya SK tersebut, IMB atas nama GKI Taman Yasmin berdasarkan SK Wali Kota Bogor pada 2006 menjadi tidak berlaku.

Menurut Jayadi, berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya ini menunjukkan adanya persoalan serius terkait implementasi norma-norma HAM, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan beragama di tingkat pemerintahan daerah.

Masalah tersebut dapat berupa lemahnya komitmen, kesadaran, pengetahuan dan kemampuan aparatus di daerah dalam melaksanakan jaminan hak atas kebebasan berekspresi dan beragama.

"Hal ini juga memperlihatkan banyak pemimpin daerah yang belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab dan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi dan beragama bagi warga negara," ujarnya.

Kompas TV Kebebasan Beragama di Pemerintahan Jokowi â?? Satu Meja eps 122 bagian 4
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

KPK Buka Peluang Usut 'Sunat' Hukuman Edhy Prabowo yang Diputus Gazalba Saleh

Nasional
Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Begini Cara Bupati Bangkalan Kumpulkan Uang Suap Hingga Rp 5,3 Miliar

Nasional
Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Selain Suap, Dugaan Gratifikasi Bupati Bangkalan Bakal Diusut KPK

Nasional
Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Ma'ruf Amin Minta MUI Tak Ikut-ikutan soal Pencalonan Presiden

Nasional
Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Kejagung Sebut Oknum Jaksa di Kejati Jateng Akan Dipidana jika Terbukti Lakukan Pemerasan

Nasional
Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Merasa Dicurangi, PRIMA Minta KPU Diaudit

Nasional
Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Raker dengan Kemenperin, Komisi VII Soroti Pengembangan Kendaraan Listrik di Tanah Air

Nasional
Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Wapres: Deradikalisasi Harus Terus Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.