Rencana Mendenda Medsos yang Biarkan Berita "Hoax" Didukung "Netizen"

Kompas.com - 10/01/2017, 19:58 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana mendenda platform media sosial yang membiarkan berita bohong (hoax) berada di lamannya mendapatkan dukungan tidak hanya netizen yang berada di kota-kota besar, melainkan netizen di penjuru tanah air. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

"Semangat anti-hoax itu sudah menyebar ke daerah. Mereka merasa perlu hal-hal yang menyangkut pemberitaan tidak benar, yang meresahkan masyarakat, harus dibasmi," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

"Karena mereka merasa kehabisan energi dengan disibukkan untuk urusan hoax sehingga sumber-sumbernya dihentikan," lanjut dia.

Saat ini, aturan itu tengah digodok di kementeriannya. Namun, Wiranto memastikan, aturan ini tidak mesti merevisi undang-undang atau menerbitkan peraturan yang baru.

"UU-nya sudah ada. Kami tinggal mengacu pada undang-undang itu saja untuk melaksanakan aksinya," ujar Wiranto.

(Baca: Pemerintah Akan Denda Google, Facebook jika Biarkan Berita "Hoax")

Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara detail apa bentuk aturan mendenda platform media sosial yang membiarkan berita hoax berada di lamannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah menggodok peraturan agar pemberitaan hoax tak lagi muncul di media sosial. Salah satu poin peraturan itu, yakni mengenakan denda kepada perusahaan platform media sosial yang membiarkan berita hoax beredar di lamannya.

"Perusahaan platform harus mau mencabut info hoax atau fitnah dan sejenisnya dalam waktu 24 jam," ujar Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki di kantornya di Jakarta, Selasa.

"Nanti ada regulasi yang memberikan wewenang ke pemerintah untuk mendenda platform seperti Google, Facebook dan lain-lainnya jika mereka itu mengakomodir berita hoax," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X