Kompas.com - 10/01/2017, 19:56 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela acara HUT PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla tashandraSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela acara HUT PDI-P di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menghargai langkah Partai Gerindra yang mulai mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, untuk menjadi calon presiden pada 2019.

Hasto menilai Prabowo bisa menjadi salah satu opsi bagi masyarakat.

"Di dalam kontes yang masih akan berlangsung pada 2019 yang akan datang, diperlukan sebuah tampilan, diperlukan sebuah opsi kepada rakyat," kata Hasto di Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Hasto menambahkan, setiap partai mempunyai cara dan strategi yang berbeda untuk menghadapi pilpres. PDI-P sendiri, kata dia, saat ini lebih memilih untuk fokus mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla hingga 2019.

"Ketum menyatakan kami berdiri kokoh di belakang Jokowi. Prioritas terpenting bekerja untuk rakyat," kata Hasto.

Adapun terkait kontestasi pilpres, menurut Hasto, saat ini PDI-P masih fokus pada pembahasan revisi undang-undang tentang pemilu yang tengah berlangsung di DPR.

Karena pemilu legislatif dan pemilu presiden yang digelar serentak mulai 2019, segala peraturan harus disiapkan dengan sebaik-baiknya.

"Jangan sampai ada grey area (area abu-abu)," ucap Hasto.

Prabowo sebelumnya mengaku belum berpikir untuk kembali maju pada Pilpres 2019. Hal itu belum diputuskannya karena waktu pemilihan masih lama.

"Masih lama, dua tahun lagi. Lihat nanti," ujar Prabowo.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Satgas Covid-19: Harga Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Masih Dibahas

Nasional
MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

MKD Gelar Rapat Pleno 18 Mei, Bahas Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Azis Syamsuddin

Nasional
Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Tersangka Penyuap Nurdin Abdullah Segera Disidang di PN Tipikor Makassar

Nasional
Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Polri Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X