Kompas.com - 10/01/2017, 19:32 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat jumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan beragama mengalami peningkatan pada 2016 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Koordinator Desk Kebebasan Berekspresi dan Beragama (KBB Komnas HAM), Jayadi Damanik mengatakan, sepanjang 2016 ada 97 pengaduan yang masuk ke pihaknya. Sementara pada 2015, tercatat sebanyak 87 pengaduan.

"Jumlah ini tentu tidak mencerminkan jumlah pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan beragama yang sesungguhnya, karena kasus-kasus yang diadukan hanya sebagian kecil dari kasus-kasus yang ada," kata Jayadi di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (10/1/2016).

"Namun, meningkatnya jumlah pengaduan pada tahun ini dapat dilihat sebagai indikator bahwa jumlah pelanggaran hak atas KBB pada 2016 lebih tinggi dari sebelumnya," ujar dia. 

Ia mengatakan, dari jumlah tersebut terdapat tiga wilayah yang paling banyak mendapatkan pengaduan, yakni Jawa Barat dengan 21 pengaduan, DKI Jakarta dengan 19 pengaduan, dan Sulawesi Utara sebanyak 11 pengaduan.

(Baca juga: Kaleidoskop 2016: Masih Banyak Pelanggaran Kebebasan Berkeyakinan)

Jika diklasifikasi berdasarkan pokok pengaduannya, lanjut Jayadi, pembatasan atau pelarangan dan perusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yakni 44 pengaduan.

Kemudian pelarangan kegiatan keagamaan sebanyak 19 pengaduan, dan intimidasi terhadap kelompok keagamaan sebanyak 12 pengaduan.

Ia melanjutkan, bila diteliti dari aspek korban, aduan yang masuk paling banyak terkait pembangunan masjid dan mushala bagi umat Muslim, yakni sebanyak 24 pengaduan.

Korban terbanyak berikutnya adalah Jemaat Ahmadiyah, yakni 22 laporan.

"Salah satunya pembatasan dan pelarangan pembangunan masjid milik warga Muhammadiyah di Bireun Aceh dan beberapa pelarangan masjid Ahmadiyah di Jawa Barat," kata Jayadi.

Selain itu, umat Kristen juga menjadi korban terbanyak yang diadukan, yakni 17 pengaduan. Secara umum, pengaduan terkait pendirian gereja.

Dilihat dari aspek pelakunya, kata Jayadi, pihak yang diadukan adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, yakni 52 pengaduan.

Selain itu, lajut Jayadi, pelaku lainnya adalah ormas keagamaan, yakni 13 pengaduan.

"Pelaku berikutnya yang diadukan pada tahun ini adalah kelompok masyarakat, sebanyak 12 pengaduan. Kelompok yang dimaksud umumnya berupa sekelompok orang atau warga yang tidak memiliki atribut organisasi definitif atau tidak jelas," ujar Jayadi.

Kompas TV Kebebasan Beragama di Pemerintahan Jokowi â?? Satu Meja eps 122 bagian 4
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Pemerintah Hapus Pasal Penghinaan Kekuasaan Umum di RKUHP

Nasional
Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Survei Indopol: Rapor Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Trennya Negatif di Akhir Tahun

Nasional
Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Hari Pertama di Papua, Wapres Ma'ruf Amin Mampir ke Kedai Kopi

Nasional
Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Soal Tambang Ilegal, Sambo: Itu Melibatkan Perwira Tinggi, Sudah Dilaporkan ke Pimpinan Polri

Nasional
Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Pecat Terduga Pemerkosa Pegawai, Teten Tegaskan Tak Tolerir Kekerasan Seksual

Nasional
Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Eks KSAU Agus Supriatna Nilai Pemanggilannya sebagai Saksi Kasus AW-101 Tidak Benar, Singgung UU Peradilan Militer

Nasional
Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Manfaatkan Momentum G20, Demer Minta UMKM Bali Bisa Naik Kelas

Nasional
Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Survei Indopol: Kepercayaan Publik ke Polri Naik Jadi 60,98 Persen, 3 Bulan Lalu di Bawah 60 Persen

Nasional
Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Ferdy Sambo Jawab Sindiran Kabareskrim Agus soal Tambang Ilegal Ismail Bolong

Nasional
Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Kemenkes Targetkan 95.603 Anak di Pidie Dapat Vaksin Polio Putaran I

Nasional
Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Kesalnya Hendra dan Agus Begitu Tahu Kena Tipu, Mengumpat dan Sebut Ferdy Sambo Sangat Tega

Nasional
Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Jokowi: Penggunaan Produk Impor Harus Semakin Kecil dan Dihilangkan

Nasional
RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

RUU Ekstradisi Buronan RI-Singapura Disetujui DPR, Prabowo: Alhamdulillah, Sudah 15 Tahun...

Nasional
Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Polri Sebut Ismail Bolong Akan Masuk DPO jika Tak Kooperatif

Nasional
RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

RKUHP Atur Hukuman Mati sebagai Alternatif dengan Percobaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.