Setya Novanto Dikonfirmasi soal Beberapa Pertemuan dalam Kasus E-KTP

Kompas.com - 10/01/2017, 19:10 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/1/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami sejumlah pertemuan yang diduga dilakukan politisi Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Novanto diperiksa selama 4 jam di Gedung KPK Jakarta, Selasa (10/1/2017).

"Setya Novanto dikonfirmasi soal sejumlah pertemuan yang diduga dihadiri saksi di sejumlah tempat di Jakarta," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Selasa.

Menurut Febri, penyidik KPK mendapat informasi bahwa Novanto pernah mengikuti beberapa pertemuan terkait pembahasan proyek e-KTP. Pertemuan itu dilakukan di Kantor Novanto di DPR RI dan di beberapa hotel.

Dalam pemeriksaan, Novanto dikonfrontir oleh salah satu saksi yang juga dipanggil oleh penyidik. Namun, Febri tidak menyebutkan identitas saksi yang dipertemukan dengan Novanto.

Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik KPK juga memanggil mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

(Baca juga: KPK Juga Panggil Anas dan Nazaruddin Terkait Kasus E-KTP)

Selain itu, KPK juga memanggil beberapa pihak swasta yang diduga mengetahui dan terkait dalam proyek pengadaan e-KTP.

Saksi yang akan diperiksa yakni, Vidi Gunawan, Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma Andi Agustinus, dan pengusaha industri rumah tangga elektroplating, Dedi Prijono.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman sebagai tersangka.

Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Namun, terdapat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

UPDATE 21 September: Tambah 124, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Mencapai 9.677 Orang

Nasional
Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Nasional
KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

KPU akan Batasi Jumlah Akun Medsos Kampanye Peserta Pilkada 2020

Nasional
UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

UPDATE: 21 September: Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Mencapai 180.797

Nasional
Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Bertambah 4.176, Indonesia Kembali Catat Rekor Kasus Harian Covid-19 Tertinggi

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Ketua MPR Minta Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Perkuat Protokol Kesehatan dalam Pilkada

Nasional
Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Ini Tiga Menteri Jokowi yang Positif Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

UPDATE: Bertambah 4.176, Kasus Covid-19 di Indonesia Kini 248.852

Nasional
KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

KPK Sebut 20 Koruptor Dikurangi Hukumannya oleh MA, Ini Daftarnya...

Nasional
Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Penderita Diabetes Melitus Ini Berobat Gratis Berkat Jaminan BPJS Kesehatan

Nasional
KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

KPU Rancang Sanksi Pemotongan Waktu Kampanye Pilkada bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

PP Muhammadiyah: Presiden Bisa Pimpin Langsung Penanganan Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Nasional
DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

DPR Setujui Anggaran Renovasi Gedung Kejagung Rp 350 Miliar

Nasional
Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Politikus Golkar Pertanyakan Urgensi RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X