KPK Juga Panggil Anas dan Nazaruddin Terkait Kasus E-KTP

Kompas.com - 10/01/2017, 10:25 WIB
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta untuk menjalani sidang vonis Kamis (24/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum (kanan) tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta untuk menjalani sidang vonis Kamis (24/9/2014). Anas diduga terlibat korupsi dalam proyek Hambalang, yang juga melibatkan mantan Menpora Andi Malarangeng.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya memanggil Ketua DPR Setya Novanto untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Pada Selasa (10/1/2017), penyidik KPK juga memanggil mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Novanto datang memenuhi pemanggilan KPK didampingi kuasa hukumnya.

"Ini kan dalam menindaklanjuti ada hal-hal yang masih kurang. Ya, semuanya saya serahkan kepada penyidik," ujar Novanto di Gedung KPK Jakarta.

(baca: KPK Periksa Hampir 200 Saksi untuk Telusuri Korupsi Pengadaan E-KTP)

Novanto, Anas dan Nazaruddin akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, KPK juga memanggil beberapa pihak swasta yang diduga mengetahui dan terkait dalam proyek pengadaan E-KTP.

Saksi yang akan diperiksa, yakni Vidi Gunawan, Direktur PT Cahaya Wijaya Kusuma Andi Agustinus dan pengusaha industri rumah tangga elektroplating, Dedi Prijono.

(baca: KPK Telusuri Tagihan 90 Juta Dollar AS Terkait Proyek E-KTP)

Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri sebagai tersangka.

Menurut KPK, proyek pengadaan KTP elektronik tersebut senilai Rp 6 triliun. Namun, terdapat kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 2 triliun.  

KPK menduga banyak pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi proyek multiyears tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X