Kemhan: Setiap Warga Negara dan Ormas Berhak Ikut Program Bela Negara

Kompas.com - 09/01/2017, 16:18 WIB
KOMPAS/RIZA FATHONI Bendera Merah Putih raksasa dikibarkan oleh anggota TNI dan anggota Pramuka di Tugu Monas, Jakarta, Jumat (19/12/2014). Pengibaran bendera Merah Putih tersebut merupakan puncak peringatan Hari Bela Negara sekaligus tercatat dalam rekor dunia dengan kategori bendera terbesar di dunia dengan ukuran 2.250 meter persegi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Komunikasi dan Media Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Djundan Eko Bintoro memastikan bahwa setiap warga negara maupun organisasi kemasyarakatan berhak mengikuti program bela negara.

Hal tersebut dia ungkapkan saat mengkonfirmasi kabar Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten, yang menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan sebuah ormas.

"Setiap warga negara berhak. Intinya adalah mengajak berbuat baik kepada negara ini. tujuannya pertama adalah cinta tanah air dan rela berkorban, mengubah mindset, jadi setiap warga negara ya berhaklah," ujar Djundan saat dihubungi, Senin (9/1/2017).

Menurut Djundan, tidak ada persayaratan khusus untuk mengikuti program bela negara. Setiap orang atau organisasi cukup mengajukan permohonan kepada Kementerian Pertahanan agar diberikan pelatihan.


Program bela negara bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, program tersebut sudah seharusnya diikuti oleh kelompok-kelompok yang kurang memilliki pemahaman Pancasila.

(Baca: Dandim Lebak Dicopot karena Gelar Kegiatan Bela Negara Tanpa Izin)

"Setiap warga negara kan bisa mengajukan hal itu (program bela negara). Warga negara punya hak dan kewajiban. Kalau sudah ada ya ditambah, kalau belum ada yang diberikan, ya diberikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kodam III/Siliwangi mencopot jabatan Komandan Kodim (Dandim) 0603 Lebak, Banten, karena dinilai telah melakukan kesalahan yakni menyelenggarakan kegiatan bela negara dengan sebuah ormas.

"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur yaitu Dandim tidak berlapor terlebih dahulu baik kepada Danrem maupun Pangdam III/Siliwangi sebelum menyelenggarakan kegiatan bela negara tersebut," kata Kepala Penerangan Kodam III/Siliwangi Kol Arh M Desi Arianto, dalam siaran persnya, di Bandung, Minggu (8/1/2017).

Karena menyelenggarakan kegiatan tersebut, kata dia, maka Pangdam III Siliwangi memutuskan untuk memberikan sanksi kepada Dandim Lebak, Banten.

"Sanksinya yaitu dicopot dari jabatannya dan segera digantikan oleh pejabat yang baru," ujar M Desi lagi.

Kegiatan bela negara tersebut diketahui dari salah satu unggahan sebuah akun media sosial instagram @dpp_fpi yang mengunggah sejumlah foto kegiatan pelatihan bela negara.

"TNI dan FPI menggelar Pelatihan Pendahuluan Bela Negara serta tanam 10.000 pohon di Lebak Banten," ujar akun @dpp_fpi sekitar dua hari lalu.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


EditorSabrina Asril
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X