Kompas.com - 08/01/2017, 06:42 WIB
|
EditorM Fajar Marta

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa direspons positif oleh sejumlah pihak.

Langkah tersebut diambil menyusul ramainya isu "serbuan" Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari China.

Sejumlah pihak menganggap, maraknya TKA China salah satunya dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga asing, termasuk dari China.

Namun, tak hanya terhadap TKA ilegal China, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai perlu ada pula evaluasi terhadap TKA legal China.

"Termasuk evaluasi terhadap tenaga kerja China yang resmi yang posisinya sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang-orang Indonesia sendiri," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Ia menuturkan, China adalah sebuah negara besar dengan penduduk 1,3 miliar yang memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi.

Angkatan kerja tersebut kemungkinan besar tidak bisa semua diserap di negara asal mereka. Sehingga mau tidak mau pemerintah mencarikan pekerjaan untuk mereka.

"Nah ini yang harus dievaluasi," tuturnya. Selain itu, ia juga memaparkan ada dua kriteria potensi pelanggaran TKA.

Selain TKA dari China, juga TKA dari Timur Tengah yang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik. Mereka tak menuju ke Indonesia namun ingin ke Australia.

"Mereka masuk ke Indonesia kemudian menyeberang ke Australia dengan cara-cara yang ilegal. Ini yang pemerintah harus fokus " ucap Hikmahanto.

Atas keadaan tersebut, ia pun memahami kegundahan dan kegelisahan masyarakat. Kekhawatiran itu, harus dijawab melalui evaluasi dan hasilnya disampaikan ke publik.

Namun, Hikmahanto mengingatkan agar pemerintah menyampaikan secara jujur dan tidak kontradiktif. Sebab, beberapa kali pemerintah mengatakan tak ada masalah yang perlu dikhawatirkan terkait TKA China.

Padahal di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja sempat memarahi TKA China yang diduga melakukan pelanggaran. Meski hanya terhadap beberapa orang saja, kata Hikmahanto, namun berpengaruh juga terhadap persepsi publik.

"Komunikasi pemerintah harus tepat ke publik. Jangan dibilang di satu sisi tidak ada masalah, tapi di sisi lain ada masalah," ujarnya.

Kompas TV Polisi Klarifikasi Isu Keberadaan Ribuan TKA Tiongkok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

PPP Usulkan Amendemen Terbatas UUD 1945 soal PPHN Dilakukan Usai Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Jokowi Sebut Defisit APBN 2023 Diprediksi Mencapai Rp 598,2 Triliun

Nasional
Momen Puan Ajak 'Selfie' Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Momen Puan Ajak "Selfie" Jokowi, Megawati, dan Ma'ruf Amin Selepas Sidang Tahunan MPR

Nasional
Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Muhaimin Sebut Ada 2 Partai Ingin Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Dorong Industri Film dan Sastra, Jokowi Janji Tingkatkan Dana Abadi Kebudayaan

Nasional
Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Jokowi Sebut Rancangan Pendapatan Negara 2023 Sebesar Rp 2.443,6 T

Nasional
Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Puan Maharani: Sejak 2019, DPR Selesaikan 43 Undang-undang

Nasional
Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Jokowi: Kita Harus Waspada, Risiko Gejolak Ekonomi Global Masih Tinggi

Nasional
Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Jokowi: Pengangguran di 2023 Akan Ditekan 6 Persen, Kemiskinan 8,5 Persen

Nasional
Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Pentingnya Rekomendasi Komnas HAM Terkait Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Jokowi: 553 Juta Warga Dunia Terancam Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Di Sidang Praperadilan Lawan KPK, Kuasa Hukum Bupati Mimika Singgung Tak Adanya SPDP

Nasional
Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Presiden Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi 2023 Diperkirakan 5,3 Persen

Nasional
Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Ini Peran Kasat Narkoba Polres Karawang yang Ditangkap Bareskrim Polri

Nasional
KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

KPK Periksa Bupati Mukti Agung Dalami Rotasi dan Mutasi ASN di Pemkab Pemalang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.