Tak Hanya yang Ilegal, Pemerintah Juga Perlu Evaluasi TKA Legal China

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan bebas visa direspons positif oleh sejumlah pihak.

Langkah tersebut diambil menyusul ramainya isu "serbuan" Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal dari China.

Sejumlah pihak menganggap, maraknya TKA China salah satunya dikarenakan pemerintah menerapkan kebijakan bebas visa bagi warga asing, termasuk dari China.

Namun, tak hanya terhadap TKA ilegal China, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai perlu ada pula evaluasi terhadap TKA legal China.

"Termasuk evaluasi terhadap tenaga kerja China yang resmi yang posisinya sebenarnya bisa dikerjakan oleh orang-orang Indonesia sendiri," kata Hikmahanto di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Ia menuturkan, China adalah sebuah negara besar dengan penduduk 1,3 miliar yang memiliki jumlah angkatan kerja yang tinggi.

Angkatan kerja tersebut kemungkinan besar tidak bisa semua diserap di negara asal mereka. Sehingga mau tidak mau pemerintah mencarikan pekerjaan untuk mereka.

"Nah ini yang harus dievaluasi," tuturnya. Selain itu, ia juga memaparkan ada dua kriteria potensi pelanggaran TKA.

Selain TKA dari China, juga TKA dari Timur Tengah yang ingin mendapatkan kehidupan lebih baik. Mereka tak menuju ke Indonesia namun ingin ke Australia.

"Mereka masuk ke Indonesia kemudian menyeberang ke Australia dengan cara-cara yang ilegal. Ini yang pemerintah harus fokus " ucap Hikmahanto.

Atas keadaan tersebut, ia pun memahami kegundahan dan kegelisahan masyarakat. Kekhawatiran itu, harus dijawab melalui evaluasi dan hasilnya disampaikan ke publik.

Namun, Hikmahanto mengingatkan agar pemerintah menyampaikan secara jujur dan tidak kontradiktif. Sebab, beberapa kali pemerintah mengatakan tak ada masalah yang perlu dikhawatirkan terkait TKA China.

Padahal di sisi lain, Menteri Tenaga Kerja sempat memarahi TKA China yang diduga melakukan pelanggaran. Meski hanya terhadap beberapa orang saja, kata Hikmahanto, namun berpengaruh juga terhadap persepsi publik.

"Komunikasi pemerintah harus tepat ke publik. Jangan dibilang di satu sisi tidak ada masalah, tapi di sisi lain ada masalah," ujarnya.