Kompas.com - 07/01/2017, 15:54 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Kementerian Dalam Negeri per 2013 mengungkap, terdapat sedikitnya 58 dinasti politik di Indonesia.

Terkait data itu, Koordinator Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jaweng mengatakan, harus ada upaya progresif dan komprehensif, demi memberantas dinasti politik.

"Sayangnya, Wapres dan Mendagri saja masih mengatakan, korupsi enggak selamanya karena dinasti politik," kata dia.

"Gimana mau membangun kalau konsepsi sudah berbeda?" tutur Robert lagi.

Hal ini diungkapkan Robert dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

Dia menilai, terkait maraknya dinasti politik tadi, maka perlu dibangun sebuah sistem yang baik di ranah penegakan hukum.

Robert menyebut, saat ini proses penangkapan pelaku-pelaku korupsi yang berasal dari kepala daerah berlatar belakang dinasti politik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tergolong baik.

Namun, sayangnya, vonis di pengadilan kerap tak menimbulkan efek jera terhadap si terdakwa.

"Maka upaya KPK harus bersinergi dengan langkah hukum yang lain, terutama proses pengadilan," tutur dia.

Selanjutnya, dari sisi pencegahan, masyarakat diharapkan bisa turut berkontribusi dalam memutus rantai dinasti politik tersebut.

Caranya dengan membangun kesadaran politik, sehingga kepala daerah yang terpilih bukanlah dipilih atas dasar hubungan keluarga dengan kepala daerah sebelumnya. Namun, betul-betul atas kinerjanya.

"Membangun kesadaran politik. Biarlah dinasti berjalan tapi dalam partai. Problem di daerah saya kira di tingkat masyarakat sipil," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Densus 88 Tangkap 2 Terduga Teroris Jaringan Anshor Daulah di Jambi

Nasional
UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

UPDATE 16 Agustus 2022: Bertambah 5.869, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.292.231

Nasional
ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

ICW Kritik Pidato Jokowi Terkait Isu Pemberantasan Korupsi

Nasional
Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Soal Penanganan Kasus Kematian Brigadir J, Puan: Ini Momentum Polri Perbaiki Kinerja

Nasional
Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Komisi III DPR Berkomitmen Segera Selesaikan RUU KUHP

Nasional
Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Cak Imin Sebut Ada yang Tak Ingin Koalisi PKB-Gerindra Terbentuk: Dari Internal dan Eksternal

Nasional
Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Cak Imin: Banyak yang Minta Saya Tidak Berkoalisi dengan Prabowo

Nasional
Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Indonesia Ajukan Perluasan Landas Kontinen Setara 1,5 Kali Pulau Sumatera

Nasional
Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Pimpinan MKD Usul Tolak Laporan Sahabat Mahfud terhadap Bambang Pacul

Nasional
Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Alasan Komnas HAM Baru Bentuk Tim Ad Hoc saat Kasus Munir Mendekati Kedaluwarsa

Nasional
Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Isi Gugatan Rp 15 Miliar Deolipa ke Bharada E, Kabareskrim, hingga Kapolri

Nasional
Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Berkas Komplit, 6 Parpol Lokal Aceh Lolos ke Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

KPK Sita SPBU-SPBN Senilai Rp 25 Miliar Milik PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati

Nasional
Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Jokowi Sebut APBN 2023 Dirancang dengan 3 Prinsip

Nasional
Gerindra Sempat 'Digoda' Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Gerindra Sempat "Digoda" Sebelum Koalisi dengan PKB Terbentuk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.