Kompas.com - 07/01/2017, 15:22 WIB
Penulis Tim Cek Fakta
|
EditorTim Cek Fakta

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan menanggapi pernyataan Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon tentang fenomena pemberitaan berisi fitnah dan "hoax".

Samuel menegaskan, pemblokiran sejumlah situs selama ini merupakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014.

"Kenapa diblokir, itu berarti ada permasalahan. Jadi itu sudah sesuai peraturan perundangan," ujar Samuel dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017).

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia sangat pesat. Jika ada sebuah konten, penyebarannya ke masyarakat pun sangat cepat sekali.

Oleh sebab itu, pemerintah harus melakukan pencegahan secepat mungkin.

"Kalau kita telat blokir, bisa berbahaya. Misalnya pornografi atau pencemaran nama baik. Itu memang harus segera ditangani, agar jangan sampai menyebar," ujar dia.

Hingga awal tahun 2017, Kemenkominfo sendiri telah memblokir sekitar 800 ribu situs.

Sebanyak 90 persen situs tersebut berisi konten pornografi, sementara sisanya berisi konten hoax, fitnah dan ujaran kebencian.

Sebelumnya, Effendi Simbolon berpendapat, fenomena berita "hoax" di Indonesia merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, fenomena itu merupakan bentuk ekspresi masyarakat yang sedang bebas-bebasnya menggunakan media sosial.

"Kita kan baru memasuki era digital. Jadi ada 'hoax', biarin saja. Bahasanya Pak Jokowi kegembiraan. Inilah kegembiraan netizen. Ada yang marah, fitnah, biarin saja," ujar dia di kesempatan yang sama.

Namun, kalimat 'biarkan saja' yang dia maksud bukan berarti dibiarkan bertindak seenaknya.

Jika aksi netizen itu melanggar peraturan dan perundangan, maka aparat hukum harus memprosesnya.

"Jika dia masuk fitnah, masuk ke delik aduan. Ada pelapor, lalu diproses," ujar Effendi.

Lebih jauh, Effendi juga menolak jika proses hukum terhadap netizen itu didramatisasi. Contohnya, yakni aksi Polisi saat menindak netizen yang melanggar undang-undang baru-baru ini.

"Asalkan jangan didramatisir. Kayak di koran-koran bilang. Indonesia darurat hoax. Darurat apanya? Biasa saja kali," ujar Effendi.

"Pemerintah itu harus seperti bapak tua yang bijaksana, yang tenang. Harus rileks menghadapi anak-anaknya. Tanya, oh kamu kenapa? Ada apa? Enggak bisa main brek, brek, brek, tangkap," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Peluk Cium Sambo dan Putri Candrawathi di Ruang Sidang

BERITA FOTO: Peluk Cium Sambo dan Putri Candrawathi di Ruang Sidang

Nasional
Jokowi ke Warga Suku Dayak: Apakah Saudara Betul-betul Mendukung Pembangunan IKN?

Jokowi ke Warga Suku Dayak: Apakah Saudara Betul-betul Mendukung Pembangunan IKN?

Nasional
Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Hakim Tolak Eksepsi 2 Petinggi ACT Ibnu Khajar dan Hariyana Hermain, Sidang Dilanjutkan

Nasional
9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

9 Saksi yang Hadir dalam Sidang Terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Jokowi: Jangan Ada Gesekan di Tahun Politik, Negara Ini Harus Aman

Nasional
KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

KPK Akan Terus Panggil Paksa Saksi Sidang Kasus Korupsi Pembelian Helikopter AW-101

Nasional
Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Soal Foto Rambut Hitam Ganjar, Pengamat: Bukan Tak Enak ke PDI-P, Justru Manfaatkan Momen

Nasional
Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Ferdy Sambo Peluk dan Cium Kening Putri Candrawathi Saat Bertemu di Ruang Sidang

Nasional
Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Bantu Kebutuhan Psikologis Penyintas Gempa Cianjur, Dompet Dhuafa Gulirkan Layanan Psychological First Aid

Nasional
KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

KPK Akan Kaji Permintaan Lukas Enembe Berobat ke Singapura

Nasional
Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Ferdy Sambo Bakal Beri Keterangan soal Ismail Bolong Usai Sidang

Nasional
Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Nasional
Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Jokowi: Prinsip Bagi Siapapun Pemimpin Indonesia, Harus Menyadari Keberagaman

Nasional
Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Helikopter Polri yang Hilang Kontak di Bangka Belitung Dinyatakan Jatuh Usai Ditemukan 1 Jenazah

Nasional
Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Mensos Risma Pastikan Kemensos Layani Optimal Korban Gempa Cianjur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.