Strategi Baru untuk Pancasila

Terlalu gegabah jika memandang ide tersebut itu seperti mengembalikan ke zaman Orde Baru melalui model penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).

Sosialisasi Pancasila kala itu dijalankan oleh Lembaga Pemerintah Non Departemen yang disebut Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disingkat BP-7.

Hemat saya  apa yang hendak dilakukan oleh UKPPIP ini bagian dari respons sejarah kita secara kreatif dan dewasa dalam menjawab kegelisahan sebagai bangsa terkait memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Yudi Latif selaku Tim Perumus UKPPIP pernah menyatakan bahwa: “di dalam proses pengembangan Pancasila dalam gaya baru ini, kita ingin supaya lebih inklusif”.

Dikatakan, unit kerja ini akan mengajak keikutsertaan semua elemen bangsa termasuk budayawan, tokoh agama, seniman, wartawan, tokoh adat, dan semua komunitas agar Pancasila bisa menjadi titik temu nilai bersama.

Sangat berbeda dengan apa yang pernah terjadi pada saat berlaku Penataran P4 maupun adanya BP-7 yang sangat sentralistik, militeristik dan kaku. Peran dan suara masyarakat sipil yang kritis hampir dipastikan diabaikan bahkan diposisikan sebagai ‘musuh Pancasila’.

Saya yakin, UKPPIP yang lahir di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini akan memainkan peran dan strategi yang berbeda.

Penggunaan pendekatan yang lebih demokratis, partisipatoris, solutif dan kreatif melalui berbagai metode, seperti strategi kebudayaan dan sosial-ekonomi, akan menjadi upaya kunci untuk mengawal dan memperkuat Pancasila kita.

Sesungguhya, target sosialiasi, pertama-tama bukan hanya masyarakat. Tapi secara lebih khusus adalah para elite kelas atas dan kelas menengah dalam masyarakat yang sesungguhnya perilaku politik dan sosial-ekonominya kerap berlawanan secara nyata-nyata dengan nilai-nilai Pancasila.

Sejarah kita mengajarkan, rakyat sesungguhnya tidak pernah berdosa.