Ambang Batas Parlemen 3,5 Persen Dinilai Tak Efektif Sederhanakan Partai

Kompas.com - 06/01/2017, 23:33 WIB
KOMPAS.com/SRI LESTARI Sekjen Partai Golkar Idrus Marham usai konferensi pers, Nusa Dua, Jumat(25/11/2016)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar menilai, ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen yang diberlakukan pada pemilu legsilatif 2014 belum mampu menyederhanakan jumlah partai di parlemen.

Menurut dia, penyederhanaan partai di parlemen penting untuk menciptakan pemerintahan yang efektif.

"Coba lihat kemarin, ambang batas parlemen 2014 cuma 3,5 persen. Tapi kan tidak efektif, terbukti tidak mengurangi jumlah partai di parlemen," kata Idrus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2017). 

Oleh karena itu, ambang batas parlemen yang diusulkan pada revisi UU Pemilu harus efektif menyederhanakan partai.

Dalam daftar inventaris masalah (DIM) RUU Pemilu, Golkar secara resmi mengusulkan angka ambang batas parlemen mencapai 5-10 persen.

Usulan ini belum tentu diterima oleh fraksi partai lainnya di DPR.

Golkar akan menjalin komunikasi dengan fraksi lainnya demi memperjuangkan usulan ambang batas parlemen tersebut.

"Pasti kami buka ruang komunikasi dengan fraksi lainnya, yang terpenting adalah niatan kami memperkuat sistem presidensial dengan mengusulkan angka ambang batas parlemen sebesar itu," kata Idrus.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Hanura Tak Lolos ke DPR, Muncul Usulan untuk Ganti Nama dan Bendera

Hanura Tak Lolos ke DPR, Muncul Usulan untuk Ganti Nama dan Bendera

Nasional
Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional

Close Ads X